Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Berikan Solusi untuk Para Korban

Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Berikan Solusi untuk Para Korban
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. (Istimewa)

INILAH, Bandung - Satuan tugas (Satgas) Anti Rentenir Kota Bandung telah melayani sekitar 5.720 pengaduan dari warga yang terjerat atau menjadi korban rentenir sejak terbentuk tiga tahun lalu. 

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung bisa lebih aktif lagi melayani berbagai pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban rentenir.

Karena visi Satgas Anti Rentenir Kota Bandung berkesinambungan dengan janji politik Wali Kota Bandung Oded M Danial bersama Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana untuk membantu masyarakat yang terjerat rentenir.

"Ini seperti puncak gunung es. Kelihatannya di permukaan itu tidak banyak, mungkin banyak yang malu atau seperti apa. Ini juga harus terus sosialisasi, mungkin banyak juga yang belum tau Satgas Anti Rentenir," kata Yana. 

Menurutnya, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung bisa memfasilitasi orang-orang yang terjerat rentenir. Sehingga orang tersebut bisa menyelesaikannya lewat bantuan lembaga keuangan atau yang lainnya.

"Saya pikir ini merupakan suatu keberanian dengan membentuk Satgas Anti Renternir. Mudah-mudahan bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar tidak tertarik ke rentenir," ucapnya.

Dia berharap, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung juga bisa bekerja sama dengan dinas, lembaga, atau Instansi lainnya dalam membantu para korban rentenir. Salah satu contoh seperti Bank Bandung. 

"Seperti Bank Bandung misalnya. Jadi teman-teman bisa memfasilitasi yang punya masalah, tapi kita harus punya juga solusinya," ujar dia. 

Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan bahwa Dinas KUKM juga merasa terbantu dengan hadirnya Satgas Anti Rentenir. Utamanya di bidang pengawasan koperasi. 

"Sehingga koperasi-koperasi yang tadinya berkedok rentenir ada informasi ke kami sehingga langsung dievaluasi. Memang menjadi feedback bagi kami mengevaluasi dan mengawasi. Walau pun ternyata koperasinya berada di luar Bandung," kata Atet. 

Menurutnya, pihaknya juga bersama dinas lain akan mengkoordinasikan terkait kebutuhan para peminjam. Yaitu mencari alternatif pembiayaan atau sumber dana, serta dengan program yang ada di dinas.

"Misalnya ada yang meminjam uang untuk pendidikan, padahal ada akses pendidikan gratis atau program beasiswa. Nanti ke depan bisa dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan jadi agar ada jalan keluar," ucapnya. 

Di lain sisi, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Saji Sonjaya menyampaikan Kota Bandung menjadi barometer karena memiliki Satgas Anti Rentenir. Banyak daerah lain yang melakukan studi banding.

"Ada juga sekitar 11 Kota/Kabupaten yang membuat Perda tentang rentenir," kata Saji. 

Memurutnya, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung mempunyai visi mewujudkan Kota Bandung bebas rentenir dengan membantu para korban rentenir. Termasuk memverifikasi serta mengawasi rentenir berkedok koperasi.

"Kalau rentenir perorangan kita tidak bisa menyentuh karena ranahnya di kepolisian. Rentenir pinjaman online yang ilegal pun kadang yang tidak jelas kantornya dimanam Jadi kita hanya menyentuh rentenir yang berkedok koperasi itu paling banyak," ucapnya. (Yogo Triastopo)