Terlibat Korupsi, Kejati Jabar Jebloskan ASN Kementerian PUPR ke Penjara

Terlibat Korupsi, Kejati Jabar Jebloskan ASN Kementerian PUPR ke Penjara
net

INILAH, Bandung - Kejati Jabar menjebloskan seorang ASN Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Priyo Susilo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian modal kerja kontruksi (KMMK) dari Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Cabang Buahbatu kepada CV Masa Kembar pada 2016.

"Hari ini telah memeriksa dan menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II, tersangka Priyo Susilo oleh tim penyidik Kejati Jabar kepada tim penuntut umum Kejari Bandung. Selanjutnya, terhadap tersangka ditahan oleh penuntut umum selama 20 hari ke depan," kata Aspidsus Kejati Jabar Riyono, Rabu (20/1/2021).

Selain Priyo, dalam kasus ini Kejati juga menetapkan Agus Setiawan dari CV Masa Jembar sebagai tersanka. Sementara Agus Alias Kenji juga sempat dijadwalkan untuk diperiksa hari ini urung hadir tanpa alasan yang pasti padahal dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami mengimbau agar AS dapat bekerja sama memenuhi panggilan penyidik . Jika tidak kooperatif, penyidik akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku,"  ujarnya.

Atas perbuatnnya, kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Lalu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Riyono menjelaskan, kasus ini bermula pada 2010 lalu. Priyo dan Agus mengajukan KMMK atas nama CV Masa Jembar dalam dua tahap. Pertama, permohonan KMMK sebesar Rp2 miliar dengan tiga jaminan surat perjanjian kerja pengadaan barang dan hasa yang dilaksanakan tiga penyedia jasa dan anggunan dua sertifikat hak milik tanah dan bangunan.

Kedua, permohonan penambahan anggunan dan kenaiman plafon KMMK dengan jaminan dua surat perjanjian kerja oleh dua penyedia jasa. Dalam pengajuan permohonan KMMK, tersangka PS dan Ak diduga mengajukan jaminan yang tidak benar alias fiktif.

Dalam proses penyidikan kasus ini, Sejumlah aset disita penyidik, seperti tanah dan bangunan seluas 438 meter persegi di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Lalu, sebidang tanah dan bangunan seluas 88 meter persegi di Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi. Serta sebidang tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di Desa Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kabupaten Bekasi.

"Penyidik juga menyita uang Rp445 juta dari tersangka yang disetor ke Rekening atas nama RPL 095 PDT Kejati Jawa Barat UTK PDT Perkara Pidsus No Rekening 033701001568309 di Bank BRI. Kerugian negara dalam kasus ini yakni Rp3,5 miliar lebih,” ujarnya. (Ahmad Sayuti)