JPU Sebut Billy Sindoro Residivis

JPU Sebut Billy Sindoro Residivis

INILAH, Bandung- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut terdakwa Billy Sindoro hukuman maksimal, yakni 5 tahun penjara denda Rp 200 juta, subsidair kurungan enam bulan. Tuntutan maksimal diberikan, lantaran Billy Residivis dan tak mengakui perbuatannya.

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan kasus dugaan suap Mega Proyek Meikarta, dengan terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Fitradjadja Purnama, dan Taryudi, di Pengadilan Tipikor  PN  Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (21/2/2019).

Dalam amar tuntutannya, JPU KPK I Wayan Ryana menyebutkan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan kedua, pasal 5 ayat (1) hurup b undang-undang tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan hukuman penjara lima tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsidair kurungan enam bulan," katanya.

Sebelum membacakan amar tuntutannya, JPU KPK membacakan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, dan pernah dihukum, serta tidak mengakui perbuatannya. Sementara yang meringankan terdakwa  bersifat sopan.

Dalam sidang yang sama juga dibacakan tuntutan untuk tiga orang terdakwa lainnya, yakni terdakwa  Hendry Jasmen dituntut hukuman penjara empat tahun, denda Rp 200 juta, subsidair kurungan enam bulan.

Sementara untuk terdakwa Fitradjadja Purnama dan Taryudi, masing-masing dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp 100 juta, subsidair kurungan tiga bulan.

Atas tuntutan JPU KPK terdakwa Billy Sindoro dan kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Begitu juga dengan tiga terdakwa lainnya sama-sama akan mengajukan pleidoi. Sidang ditunda Rabu (27/2/2019).

Usai persidangan JPU KPK  I Wayan Ryana mengatakan, tuntutan maksimal diberikan kepada Billy Sindoro lantaran pertimbangan yang memberatkan terdakwa, yakni dia residivis dalam kasus suap KPPU dan tidak mengakui perbuatannya.

"Selain residivis, dia juga gak ngaku. Sama dengan terdakwa Hendry. Yang ngaku cuma Fitradjaja dan Taryudi," katanya.

Sementara terbuktinya dakwaan kedua, lantaran pemberian uang (suap) itu terjadi setelah izin (IPPT) keluar. Sementara peranan terdakwa Billy merupakan orang yang menyuruh dan mendanai semua pemberian (suap) lewat ketiga terdakwa lainnya.

Tim penasihat hukum terdakwa Billy Sindoro menilai tuntutan terhadap kliennya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pasalnya, fakta persidangan hanya membuktikan ketiga konsultan independen yaitu Fitradjadja Purnama, Hendry Jasmen dan Taryudi yang memiliki peran dan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

"Itupun mereka mengungkapkan adanya tindakan pemerasan sehingga terjadi pemberian uang atau janji kepada sejumlah pejabat dan aparat pemkab Bekasi," kata ketua tim penasihat hukum Billy Sindoro, Ervin Lubis.

Menurutnya, dalam dakwaan disebutkan tentang pemberian uang Rp 16 miliar dan 270 ribu dolar Singapura. Sementara fakta persidangan mengungkapkan Billy tidak memiliki peran serta kaitan dengan pemberian uang tersebut. Billy tidak terbukti memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dan aparat, dan tidak mengarahkan siapa pun untuk melakukan pemberian uang terkait perizinan Meikarta.

"Dari puluhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak ada satu pun fakta fisik dan bukti materiil yang menguatkan dakwaan. Klien kami tidak mengenal satupun aparat Pemda baik di Bekasi maupun di provinsi Jabar.  Meskipun terjadi pertemuan antara Billy dengan Bupati Bekasi, tidak terbukti ada pemberian uang atau janji sebagaimana yang didakwakan," ujarnya.

Lebih lanjut Ervin menambahkan, dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa sumber dan proses pemberian uang tidak bisa dibuktikan ada hubungannya dengan Billy. Saksi Hendry Jasmen mengungkapkan sumber uang yaitu pengusaha Surabaya, bukan Billy Sindoro.

Saksi Fitradjadja juga mengungkapkan mengenal investor Surabaya yang disebutkan oleh Hendry Jasmen dan sebaliknya tidak pernah melihat, bertemu atau berkomunikasi dengan Billy mengenai pemberian uang untuk pejabat dan aparat. Sementara saksi Taryudi mengungkapkan tidak mengenal Billy, dan tidak mengetahui sumber uang dan tidak pernah berkomunikasi dengan sumber uang.

"Nyatanya keterangan saksi-saksi kunci semakin menjauhkan peran Billy dalam proses pemberian uang yang didakwakan," katanya.

Terkait alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, Ervin menyebut tidak satu pun yang mendukung keterlibatan Billy dalam pemberian uang kepada pejabat dan aparat sebagaimana didakwakan. Tidak ada alat bukti ekektronik yang menunjukkan adanya perintah atau penyediaan uang oleh Billy.

Ervin pun menegaskan, rekaman suara dan whatsapp chats antara Fitradjadja dan Hendry Jasmen yang membahas tentang uang tidak pernah menyebutkan nama Billy secara spesifik. Yang ada hanya ada istilah atau kode umum seperti bapak, babeh, santa, yang menurut keterangan saksi biasa digunakan untuk orang-orang  berbeda.

"Apalagi komunikasi elektronik tersebut merupakan komunikasi atau pembicaraan berdua antara Hendry dan Fitradjadja, yang tidak terbukti sebagai tindak lanjut dari perintah Billy," katanya.

Ervin kembali menyatakan, selama proses persidangan tidak ditemukan rekaman atau whatsapp chats antara Billy dan ketiga terdakwa lainnya, terutama terkait indikasi atau petunjuk pemberian uang, janji atau hadiah kepada para pejabat dan aparat untuk pengurusan perizinan Meikarta. Menurut Ervin, whatsapp chats atau rekaman suara yang diajukan di persidangan belum cukup memberikan petunjuk atau bukti keterlibatan Billy dalam tindak pemberian uang, janji atau hadiah.

"Klien kami dinyatakan terlibat dalam proses pengurusan perizinan Meikarta berdasarkan whatsapp chats atau komunikasi dengan Fitradjadja dan Hendry Jasmen. Bahkan disebut pernah hadir di beberapa pertemuan dengan orang-orang yang mengurus perizinan Meikarta. Namun semua itu belum cukup sebagai bukti materiil yang bisa menjadi landasan untuk menyatakan klien kami terbukti melakukan tindak pidana pemberian uang atau janji," ujarnya.

Seluruh whatsapp chats dan komunikasi atau pertemuan, ujar Ervin  tidak terbukti membahas tentang perintah, perencanaan atau persekongkolan untuk pemberian pemberian uang atau hadiah kepada pejabat dan aparat.
Tentang adanya peran Billy secara tidak langsung melalui orang lain juga tidak terbukti.

"Semua saksi kunci menyatakan tidak pernah melihat, bertemu atau bicara dengan Billy Sindoro tentang pemberian atau penyediaan uang untuk jajaran dan aparat Pemda. Alat bukti yang muncul dalam persidangan tidak ada yang membuktikan hal itu," tandasnya.

Dalam uraiannya JPU KPK menyatakan Billy Sindoro selaku pimpinan pengembang Meikarta melalui PT Mahkota Sentosa Utama berasama-sama dengan terdakwa Hendry Jasmin, Taryudi, dan Fitradjaja Purnama pada Juni 2017 hingga Januari 2018 dan pada Juli hingga Oktober 2018, atau setidaknya pada pertengahan 2017 hingga Oktober 2018, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu berupa uang.

"Yang seluruhnya berjumlah Rp 16,182 miliar dan SGD 270 ribu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," katanya.

Suap itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni ke  Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Rp 10, 8 miliar dan SGD 90 ribu, Rp 1 miliar serta SGD 90 ribu ke kepala DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati,  Rp 1,2 miliar kepada Kepala Dinas PUPR Jamaludin, dan. Rp 952 juta kepada Kepala Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor.

Kemudian kepada  Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili sebesar 700 juta, Daryanto‎ selaku Kepala Dinas LH Daryanto sebesar Rp 300 juta,  Tina Karini Suciati Santoso selaku Kabid Bangunan Umum Dinas PUPR ‎sebesar Rp 700 juta, dan  E Yusuf Taufik selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bekasi sejumlah Rp 500 juta.

Jaksa menilai pemberian uang suap itu terkait proses perizinan proyek Meikarta mulai dari pemberian izin IPPT hingga izin lingkungan dalam proyek pendirian properti Meikarta di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap.

"Tahap pertama 143 hektare, tahap 2 193 hektare dan tahap 3 101,5 hektare dinamakan proyek Meikarta dengan konsep hunian berupa apartemen dan komersial," ujar Jaksa.(*)