(Sikap Kami) Belajar dari PSBB

(Sikap Kami) Belajar dari PSBB

 

KONSISTENSI terhadap sesuatu yang baik itu penting. Tapi, rupanya itu yang tidak kita punya. Atau, sengaja kita lepaskan. Maka, PPKM yang digelar di Jawa-Bali, tak membuahkan hasil yang kita inginkan, kalau tak mau disebut gagal.

Kita kutiplah data dari Satgas Covid-19 soal kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kepatuhan memakai masker ada di angka 62,46%, naik dibanding 50,27% sebelum PPKM. Menjaga jarak pun naik dari 35,98% menjadi 53,09%.

Tapi, angka-angka kepatuhan itu jauh dibanding saat banyak daerah menggelar pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kala itu, kisaran September dan Oktober, kepatuhan memakai masker sampai 84,77% dan menjaga jarak 69,04%.

Kita paham, angka penambahan pasien belum bisa dijadikan rujukan. Tapi, kecenderungan untuk melandai, seperti saat PSBB, masih jauh panggang dari api. Rata-rata terjadi penambahan di atas 10 ribu pasien baru setiap hari. Bahkan pernah menyentuh angka 14 ribu.

Angka-angka soal kepatuhan itu memang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya PPKM tak mengatur soal pergerakan warga secara utuh. Di jalanan, kita tak melihat ada perbedaan keramaian lalu lalang manusia saat sebelum PPKM dengan waktu diberlakukan PPKM.

Tidak juga kita lihat pemeriksaan yang tegas terhadap aturan-aturan. Bagaimana kita tahu perkantoran memberlakukan hanya 25% bekerja dari kantor? Nyaris tak terdengar ada pelanggaran.

Buat kita, dengan mentalitas warga yang kita pahami, pemberlakuan PPKM semestinya diikuti dengan penegakan aturan yang tegas. Warga kita terbiasa bandel-bandel. Dengan penegakan aturan yang tegas saja masih kucing-kucingan, apalagi jika tak dilakukan pengawasan ketat.

Ironis buat kita, penegasan regulasi itu justru tak terjadi ketika pemerintah akan memperpanjang PPKM. Yang ada malah pelonggaran. Salah satunya, pelonggaran jam operasional sejumlah tempat usaha.

Sepatutnya, menurut kita, pemerintah belajar dari pengalaman. Pengalaman yang baik tak perlu malu untuk ditiru. Misalnya, pengalaman ketika PSBB mampu melandaikan penambahan pasien positif.

Kalau PSBB bisa menahan laju pasien baru, kenapa juga harus diganti. Tinggal dipakai, diaplikasikan. Kalau mau dimodifikasi, bagus juga. Katakanlah dengan PSBB Proporsional atau PSBB Mikro atau PSBB Komunitas.

Sayangnya, pemerintah terlalu suka dengan istilah-istilah baru, jargon baru, padahal pelaksanaannya tak seperti yang diharapkan. Maka, hasilnya pun seperti data dan angka yang terpapar di awal tulisan ini. (*)