Gegara PT PPE, Mantan Bupati Bogor Dimintai Keterangan BPK 

Gegara PT PPE, Mantan Bupati Bogor Dimintai Keterangan BPK 
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Sejumlah mantan pejabat teras di Kabupaten Bogor dimintai keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di antaranya mantan Bupati Bogor Nurhayanti, mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan mantan direksi PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor Munaji. Dia mengatakan, pemeriksaan sejumlah mantan pejabat teras itu terkait kasus dugaan kerugian negara setelah PT PPE diberikan pernyataan modal sejumlah Rp164 miliar.

"Pemeriksaan mantan Bupati Bogor Nurhayanti oleh BPK untuk mengungkapkan dugaan kerugian negara dalam operasional PT PPE," kata Munaji kepada wartawan, Minggu (24/1/2021).

Dia menerangkan, pemeriksaan mantan pejabat tersebut dilaksanakan pada akhir Desember lalu. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

"Saya harapkan BPK segera merampungkan hasil pengumpulan keterangan para saksi, mudah-mudahan bisa segera karena ini sudah hampir sebulan," harapnya.

Munaji menuturkan, walaupun sudah dimintai keterangan namun jajarannya belum bisa melaksanakan langkah atau tahapan selanjutnya karena belum mengetahui persis jumlah kerugiam negara.

"BPK belum menyerahkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) kepada saksi-saksi uang sudah dimintai keterangan. Nanti kalau Kejari Kabupaten Bogor sudah menerima dokumen LHP maka akan ditindaklanjuti jaksa penyidik seksi pidana khusus," tutur Munaji.

Sementara itu, menyikapi lambatnya penyerahan LHP dan proses perhitungan kerugian negara itu Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi Bogor Raya Ali Tauvan Vinaya meminta BPK segera mengumumkan LHP beserta dugaan besaran kerugian PT PPE.

"LHP mantan pejabat teras Bumi Tegar Beriman dan dugaan kerugian negara di PT PPE tidak hanya  harus diserahkan tetapi juga diumumkan karena masyarakat menginginkan transparansi penggunaan alokasi modal yang telah diberikan Pemkab Bogor sebesar Rp164 miliar beberapa tahun lalu. Dana sebesar itu bagi rakyat sangat besar karena bisa untuk merahibilitasi 5 sampai 10 unit bangunan sekolah," pinta Ali. (Reza Zurifwan)