Sikap Kami: Momentum Ambroncius

Sikap Kami: Momentum Ambroncius

SUSAH sekali menebak siapa sesungguhnya Ambroncius Nababan. Punya marga Batak, tapi saat Pemilu 2019 lalu mencari peruntungan dari dapil Papua. Di akun facebooknya yang kemudian memicu masalah, dia menulis: tokoh nasional.

Pada foto-foto yang bertebaran di media sosial itu, bisa ditelisik siapa dia. Dia pamerkan fotonya bersama Joko Widodo dan Erick Thohir. Dia kemudian mengaku sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Projamin).

Apa yang terjadi kemudian tentu publik sudah mengetahuinya. Dia dilaporkan ke polisi menyangkut unggahannya bernada rasis terhadap tokoh pejuang hak asasi manusia, Natalius Pigai. Ada gambar gorila dan tulisan yang tak sepantasnya.

Ada keraguan sebagian kalangan saat perbuatannya dilaporkan ke polisi. Apakah polisi akan menindaklanjuti? Kalau iya, apakah dengan menunjunjung keadilan?

Jangan salahkan yang meragukan itu. Di tengah polarisasi dua kubu yang kian kencang, rasa-rasa kurangnya keadilan itu jadi pembicaraan umum. Pasal-pasal UU ITE, yang oleh sebagian ahli disebut pasal karet, kerap digunakan. Dia lentur, ditarik ke kanan atau ke kiri, tergantung siapa yang menariknya.

Tetapi, polisi kini menjawabnya. Penyidik menetapkan Ambroncius, Ketua Relawan Projamin, yang kerap –atau setidaknya pernah—pamer foro bareng Jokowi atau Erick Thohir, sebagai tersangka.

Beragam cara pandang orang melihat peristiwa ini. Pertama, aparat tak bisa apa-apa lagi karena bukti yang terlihat demikian telak. Kedua, bisa juga untuk meredam gejolak sosial yang lebih luas. Ketiga, bisa juga ini dibaca sebagai munculnya penegakan hukum yang bukan tajam ke bawah mandul ke atas, seperti janji calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di DPR.

Kita tentu berharap yang terakhir inilah yang terjadi. Hukum menyasar kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Tak peduli dia dari kubu A atau B. Tak ada kubu yang bisa membenarkan perbuatan salah.

Jika benar itu yang terjadi, maka polisi sudah berjasa mengurangi hiruk-pikuk negeri ini. Sebab, siapapun yang berniat memicu keributan –terutama melalui media sosial—kini akan berpikir berkali-kali. Tak bisa lagi mereka yang mengklaim dekat dengan kekuasaan bisa terlepas dari tarikan UU ITE.

Maka, persoalan Ambroncius Nababan ini, hemat kita, bisa jadi momentum bagi kepolisian untuk membuktikan penegakan hukum tidak berat sebelah, tidak memandang kubu. Akan lebih monumental lagi jika polisi –terutama di Jawa Barat—juga menyelesaikan penanganan laporan sejumlah warga pesantren di Tasikmalaya, terhadap pegiat medsos Denny Siregar. (*)