Covid-19 Capai Sejuta Kasus, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara 

Covid-19 Capai Sejuta Kasus, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara 
net

INILAH, Bandung - Kasus Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada Selasa (26/1/2021) jumlah yang terpapar Covid-19 di angka 1.012.350 orang. Melihat kondisi itu, pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf angkat bicara. 

Menurutnya, dalam kacamata pemerintahan terdapat sejumlah langkah yang diharapkan menjadi alternatif solusi terhadap Covid-19. Dia menyebutkan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan beban tanggungjawab negara untuk menyediakan berbagai fasilitas untuk menjamin masyarakatnya sehat.

Untuk itu, bahwa negara harus menjalankan tanggung jawab itu. Asep menyebutkan paling tidak ada lima poin yang harus dijalankan pemerintah dalam menagani pandemi berkepanjangan ini. 

Pertama, masalah regulasi. Semua regulasi yang ada sudah lengkap, sudah utuh dan sudah tinggal dijalankan jangan ada celah atau lubang untuk abai terhadap kewajiban itu.

"Jadi kelengkapan berbagai regulasi baik pusat maupun daerah. Contoh yang paling nyata adalah, ketika isu tentang di DKI akan menyerahkan pada pusat, sebetulnya bukan menyerahkan, tapi bagaimana koordinasi penyelenggaraan dalam konteks Covid-19 ini. Jadi yang lintas batas administrasi itu memang dilakukan dengan cara koordinatif. Tidak bisa lagi menyerahkan ini unsur daerah atau pusat, dua-duanya tanggung jawab," papar Asep, Rabu (27/1/2021).

Poin kedua yakni masalah anggaran. Pemerintah harus menghemat pembangunan infastuktur. Lebih baik anggarannya digunakan untuk kesehatan, kalau pun ada pinjaman keluar negeri, pun bukan untuk kepentingan infastuktur, tapi dipastikan untuk kepentingan penanganan Covid-19.

"Korea Selatan saya pikir negara yang paling besar di Asia untuk penanganan Covid-19," ucapnya.

Ketiga, pastikan alat kesehatannya memadai seperti sarana dan prasaran kesehatan, tenaga medis dan juga yang lainnya. 

"Pemerintah agak ragu-ragu dengan itu, agak sedikit gimana gitu, yang paling penting adalah ruang perawatan. Karena ruang perawatan itu bisa mengentikan penularan Covid-19 dan efek percepatan penyembuhan. Ini harus ada intruksi Presiden untuk segera menjalankan itu," imbuh Asep.

Keempat kemitraan. Kemitraan ini, lanjut Asep, harus mengajak semua komponen, ajakan partisipasi itu masih parsial, sektoral dan reaktif, tapi tidak dijalakan secara konsisten atau kontinyu.

"Kontinyu ini penting, partisipasi swasta, masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), partai politik, tidak bisa lagi hanya mendukung pemerintah, tapi bisa menjalankan saat Covid-19 ini," kata Asep.

Kelima pendidikan hukum. Bagi yang mereka melanggar, tidak bisa kompromi harus tegas dan patuh terhadap protokol kesehatan, agar masyarakatnya tertib dan tidak abai.

"Memang betul ada persuasif, kita hampir setahun Covid-19 ini lho," pungkas Asep. (Okky Adiana)