Sikap Kami: HRS 'Selamatkan' Puncak

Sikap Kami: HRS 'Selamatkan' Puncak



PELAPORAN PTPN VIII ke Polda Jabar semestinya menjadi pintu membereskan bangunan liar di kawasan Puncak. Jika tidak, maka itu hanya bisa kita baca sebagai menjadikan Habib Rizieq Shihab sebagai sasaran tembak.

Kadang-kadang, agak naif juga PTPN VIII menyatakan tak benar anggapan pihaknya hanya melaporkan pentolan ormas FPI itu. Betul, yang masuk ke polisi ada 29 laporan. Tapi, apakah pelaporan itu akan terjadi jika bukan disulut perkara Markaz Syariah itu di Megamendung? Kalau benar seperti kata PTPN VIII, kenapa baru sekarang masuk laporan, sementara dugaan penyerobotan sudah berlangsung bertahun-tahun?

Tetapi tidak apa-apa. Mungkin juga baru sekarang teringat. Mungkin juga sekarang baru berani. Buat kita, siapapun yang melakukan pelanggaran di atas lahan PTPN VIII harus diusut.


Dan, itu berarti tak hanya pendirian Markaz Syariah. Di sana ada kebun, tempat usaha, dan –ini yang menarik—bangunan vila-vila. PTPN VIII menyatakan tak ada memberi izin pendirian vila-vila itu. Artinya, patut diduga itu vila-vila liar.

Siapakah pemilik vila-vila itu? Kebanyakan bukan warga-warga setempat. Biasanya orang berduit, para pengusaha dan penguasa, umumnya dari Jakarta. Warga setempat kebanyakan jadi pengelola, atau jadi pihak yang diatasnamakan.

Hemat kita, Markaz Syariah itu hanya setitik saja “penyerobotan” lahan di wilayah PTPN VIII. Yang lebih banyak, mungkin juga lebih luas, para pengusaha dan penguasa itu. Maka, ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk “membereskannya”, tentu dengan seadil-adilnya.

Sebagian kawasan Puncak memang sudah rusak. PTPN VIII pun sudah merasakan. Perumahan karyawan mereka di Cisarua dihajar banjir bandang. Dan, banjir itu tak hanya terjadi di Cisarua, tapi juga kawasan lain di wilayah Puncak.

Penyebabnya? Selain hujan, juga alih fungsi lahan. Bangunan-bangunan berdiri di kawasan yang bukan peruntukannya. Sebagian –bisa jadi sebagian besar—konon ilegal. Sebagian –bisa sebagian besar—milik orang kaya, pengusaha, dan penguasa.

Maka, beberes Puncak tak hanya boleh dilakukan di wilayah PTPN VIII. Harus di seluruh wilayah Puncak. Di manapun, jika ada bangunan yang melanggar, harus ditindak.

Pemkab Bogor selama ini sudah berupaya melakukan beberes Puncak itu. Tapi, mereka tak cukup punya kekuatan untuk melakukan secara menyeluruh. Jika harus totalitas melakukan itu, mereka berhadapan dengan “orang-orang besar”. Pada beberapa kesempatan, mereka tak berdaya.

Pelaporan kasus penyerobotan lahan yang jika kita mau jujur dipicu oleh Markaz Syariah, seharusnya jadi pintu masuk membereskan Puncak. Jika tidak, dia takkan berarti apa-apa untuk masa depan Puncak. Jika hanya dilakukan di 29 pelaporan itu, bisalah dibaca bahwa ini hanya untuk membereskan Markaz Syariah. (*)