Sikap Kami: Konsistensi Rakyat dan Jokowi

Sikap Kami: Konsistensi Rakyat dan Jokowi



KARENA Presiden Joko Widodo mengaku sering sarapan dengan angka-angka, maka baiklah kita sumbang data ini. Hingga kemarin, ada 175.096 warga Indonesia bergulat dengan corona. Mereka jadi pasien aktif.

Kita tukuk pula: dengan angka itu Indonesia kini memiliki pasien aktif tertinggi di Asia. Unggul dari India yang kasusnya sudah mencapai 10,74 juta (hampir 10 kali lipat Indonesia).

Data itu kita suplai karena Minggu (31/1), Presiden Jokowi menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak efektif, tak tegas, dan tak konsisten.


Buat kita, ukuran kegagalan PPKM itu bukan sekadar tak terjadinya penurunan, bahkan pelandaian persebaran virus. Ukuran sesungguhnya adalah sehari-hari kita tak merasakan ada perbedaan antara PPKM atau tidak. 

Kita lihat, kantor-kantor pemerintah memang sepi. Tapi bagaimana dengan swasta? Rasanya tak banyak bedanya. Buktinya? Kita rasakan betapa masih sulitnya menyeberang jalan di Kota Bandung saat PPKM, misalnya. Itu artinya mobilitas orang tak berkurang.

Jika presiden bertanya soal konsistensi, tentu layak juga kita bertanya balik, di mana konsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19? Pembatasan sosial masyarakat selalu berubah-ubah. Buat kita, itu tanda pemerintah kurang yakin dengan program penanganan yang sudah dilakukan sejak Maret lalu. Atau, mungkin pula terlalu optimistis program yang dijalankan sudah berhasil.

Banyak hal kita lihat inkonsistensi itu dengan kasat mata. Pembatasan sosial selalu berubah-ubah. Perubahan tentu sejalan pula dengan regulasinya. Belum khatam satu regulasi dijalankan, muncul lagi regulasi baru. Semua bingung.

Termasuk juga misalnya dengan larangan orang asing masuk ke Indonesia dalam periode tertentu seperti yang dijalankan saat ini. Kita tentu patut bertanya-tanya, di saat larangan itu, kenapa ada ratusan tenaga kerja dari China mendarat di Bandara Soekarno-Hatta? Konsistenkah pemerintah?

Pun tentang pelanggaran aturan kerumunan, konsistensi itu masih jauh panggang dari api. Saat figur-figur pro pemerintah berkerumun, hukum sulit menyentuhnya. Sudah begitu, pemerintah pun tak memberikan peringatan yang nyata-nyata keras terhadap pelaku pelanggaran itu kalaupun tak tersentuh hukum.

Kita sampaikan kritik ini karena kita, sebagaimana juga Presiden Jokowi, ingin –paling tidak—meminimalisir perkembangan wabah ini. Sudah kacau kehidupan kita dengan Covid-19 ini.

Karena itu, kita ajak semua pihak untuk konsisten. Semua pihak, termasuk Presiden Jokowi dan para pembantunya. Berpeganglah pada regulasi yang konsisten dan memberlakukannya secara tegak lurus pula. Mudah-mudahan itu jalan sederhana kita berperang melawan virus ini. (*)