Sikap Kami: Mengkritik Pemerintah, Siapa Berani?

Sikap Kami: Mengkritik Pemerintah, Siapa Berani?



SALAH satu pernyataan Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih jadi perbincangan adalah apa yang dia sampaikan pada Senin (8/2) lalu. Di agenda Ombudsman, salah satu pernyataannya adalah meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik, saran, ataupun potensi maladministrasi pelayanan publik.

Bak bola panas, pernyataan itu langsung mengundang kritik. Beragam bungkusnya. Ada yang terang-terangan mengkritik. Ada pula dengan satire. Tak sedikit publik yang menilai pernyataan presiden tak sejalan dengan apa yang tengah terjadi pada gejolak sosial masyarakat.

Banyak kalangan aktivis menyindirnya. Umumnya bisa disimpulkan seperti ini pernyataan mereka: menyampaikan kritik boleh, tapi tak ada yang bertanggung jawab setelah kritikan terbunyikan.


Kegalauan masyarakat itu wajar terjadi. Pasalnya, tak sedikit kritikus pemerintah, yang ujungnya bernasib buruk. Kalau bukan berurusan dengan hukum, maka jadi bulan-bulanan buzzer pendukung pemerintah.

Salah satu tokoh yang terang-terangan menyatakan takut mengkritik pemerintah saat ini adalah Kwik Kian Gie. Katanya, bahkan lebih takut ketimbang menyampaikan kritik di era Orde Baru. Ketakutan Kwik karena kritikannya langsung dibalas ramai-ramai buzzer dengan mengungkap persoalan personal.

Jika kemudian kritikus-kritikus itu bermasalah hukum, bisa jadi karena ada pengkritik yang menyalahi aturan hukum. Yang jadi pertanyaan, bukankah kritikan menyalahi aturan itu juga dilakukan para pendukung pemerintah? Dan mereka, sejauh ini, bisalah dikatakan aman-aman saja.

Lagi pula, dalam berbagai peristiwa yang terjadi, kita pun tak melihat kritikan itu bisa diterima secara terbuka, apalagi dijalankan pemerintah. Kurang apa dahsyatnya kitikan masyarakat saat pemerintah mengajukan UU Cipta Kerja dan disetujui DPR. 

Aksi demonstrasi terjadi di seantero negeri. Penolakan muncul di mana-mana. Bahkan, organisasi massa yang kekuatannya lebih dari 50% warga negeri ini, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun dianggap angin lalu.

Jika memang pemerintah mendengarkan kritik, maka mari kita uji untuk satu hal lagi: rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Mulai dari warga, aktivis, sejumlah tokoh parpol, pemerhati pemilu, bahkan penyelenggara pemilu, menyuarakan keyakinan bahwa Pilkada Serentak 2022 yang hendak digeser ke 2024 berisiko tinggi. Mereka ingin UU Pemilu direvisi sehingga Pilkada 2022 digelar tepat waktu.

Beragam survei yang dilakukan pun menyatakan masyarakat tak ingin Pilkada disatukan dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif. Berat dan berisiko.

Tapi, apa jawaban pemerintah, juga DPR yang kini seperti kembali menjelma seperti tukang stempel, sudah menyiratkan satu hal ini: rakyat akan kembali kecewa dan kritikan mereka tak didengar. (*)