Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Lambatnya Proses Lelang Proyek, Ada Apa?

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Lambatnya Proses Lelang Proyek, Ada Apa?
Ilustrasi/Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, menyoroti lambatnya lelang-lelang proyek. Padahal, setiap tahun Komisi III terus menekan SKPD, khususnya yang menangani infrastruktur, agar lelang proyek untuk anggaran murni dilakukan pada awal tahun.

Alasannya, waktu pelaksanaan yang mepet akan berimbas pada kualitas pekerjaan karena dihadapkan pada kondisi cuaca. Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto.

Hermanto menjelaskan, yang menjadi sorotan dewan adalah waktu pelaksanaan proyek. Disinilah gunanya percepatan lelang awal tahun. Padahal, dia yakin setiap SKPD sudah punya perencanaan awal sebelumnya. Kalau anggaran sudah di sahkan, kenapa tidak proses lelang segera dilakukan. Jangan sampai lelang menunggu sampai bulan maret atau April, dengan alasan menunggu cuaca stabil.


"Sederhana sajalah. Kalau digelar awal bulan Januari, pemenang kan muncul di bulan Februari. Pekerjaan bisa digelar di bulan Maret atau April atau menunggu cuaca stabil karena rentang bulan itu pasti curah hujan tinggi," kata Hermanto, Selasa (17/3/2021).

Namun yang terjadi lanjutnya, selama ini lelang tetap digelar antara bulan Maret atau April. Sementara proses lelang sendiri memakan waktu kurang lebih satu bulan. Otomatis, kalau saja selesai lelang bulan April, pekerjaan akan di gelar bulan Mei, atau kadang sampai bulan Juni. Disinilah adanya keterlambatan pekerjaan yang akan berimbas kepada kekuatan proyek.

"Kalau pekerjaan anggaran murni dikerjakan bulan Juni, pasti kejar kejaran lagi dengan persiapan proyek ABT. Ini kan tidak bagus sebetulnya. Harusnya, pekerjaan sudah digelar minimal bulan April atau pas musim hujan berhenti. Nanti kekuatan proyek kan bisa teruji," jelasnya.

Harusnya ucap Hermanto, semua SKPD, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur bisa memprediksi kapan musim kemarau, kapan musim hujan. Saat akan musim hujan, sebetulnya dinas tekhnis sudah bisa menyelesaikan pekerjaan. misalnya saluran, irigasi maupun jalan dan jembatan, harus selesai sebelum datang musim hujan.  Namun yang terjadi malah sebaliknya. Belum sebulan pekerjaan selesai, datang musim hujan. Otomatis akan kembali terjadi kerusakan pada proyek tersebut.

"Ini sebetulnya perlu analisa yang matang pada bagian perencanaan, terutama dinas tekhnis. Solusinya ya tadi, kerjakan tender dibulan Januari atau Februari, supaya pas musim kemarau bisa dikerjakan. Ya paling bulan Mei sudah digelar, selesai bulan Juni. Kan enak tuh manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Kabag Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan (Daaldanbang) Setda Pemkab Cirebon, Edi Kurnaedi membenarkan bahwa ada keterlambatan lelang, dan tidak bisa dj gelar di bulan Januari. Alasannya, ada perubahan parsial, serta ada permasalah pada DED. Nanti setelah perubahan parsial di setiap SKPD, data akan diinfut ke SIRUP atau masuk ke SIPD. 

"Namun ada beberapa kegiatan yang sudah launcing. Tapi bukan infrastruktur ya. Hanya sebatas konsultan saja, itupun dari PUPR, tapi bukan konstruksinya," 

Edi menambahkan, kondisi  keuanganlah yang membuat ada perubahan parsial. Salah satu contohnya, ketika ada Banprov tahun 2020. SK Gubernurnya, tiba tiba muncul awal tahun 2021. Otomatis APBD tahun ini yang sudah ada, dirubah lagi karena memasukan Banprov tahun kemarin.

"Saya akan membuat surat teguran ke setiap SKPD. Perintah bupati jelas, minta tender awal tahun. Tapi sampai sekarang hampir semua SKPD belum memberikan surat pemberitahuan lelang kepada kami. Hanya PUPR saja, itupun hanya sebagian. Sementara yang anggaran proyek APBD, saya tidak tahu kapan ada tembusan kepada kami," tukas Edi. (maman suharman)