Siti Muntamah Optimistis Desentralisasi KCD Jadi Solusi Pendidikan Jabar

Siti Muntamah Optimistis Desentralisasi KCD Jadi Solusi Pendidikan Jabar
istimewa



INILAH, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengaku optimistis, desentralisasi anggaran bagi Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan (Disdik) dapat menjadi solusi dalam menyukseskan persoalan pendidikan.

Hal itu terungkap saat melakukan kunjungan kerja ke Disdik Wilayah XII di Tasikmalaya dalam rangka monitoring kesiapan desentralisasi, Selasa (16/2/2021) lalu. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, masih ada beberapa kendala yang patut segera dituntaskan, agar program tersebut dapat berjalan maksimal.


“Kami dari Komisi V datang ke Tasikmalaya adalah merupakan tugas rutin, untuk memastikan KCD di seluruh Jawa Barat siap dengan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang berencana melakukan desentralisasi. Tentu saja, desentralisasi ini akan menjadi kemudahan bagi kota dan kabupaten yang berada dalam satu wilayah KCD, untuk menyaksikan program sukses pendidikan,” ujar Siti.

“Saya lihat, ternyata ada beberapa kendala-kendala yang juga ternyata dialami oleh para KCD. Di Tasik, selain kita temukan pertama yang dirasakan dimana kantor KCD Wilayah XII ini menurut saya kurang karena masih menyewa ruko, kemudian kedua kesiapan tim KCD sendiri dalam menerima desentralisasi dna ketiga persiapan program dalam rangka suksesnya pendidikan di wilayah KCD. Mengingat Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya ini wilayahnya sangat luas, kemudian seperti kita ketahui juga selama pandemi banyak kendala yang dirasakan oleh kota dan daerah. Untuk itu, keberadaan kami dari Komisi V ini diharapkan bisa membantu memastikan kesiapan desentralisasi KCD,” imbuhnya.

Dia berharap, KCD baik di Wilayah XII maupun lainnya untuk segera mempersiapkan diri dalam menerima program desentralisasi ini, guna membenahi pendidikan di Jawa Barat agar lebih baik lagi di kemudian hari. Selain itu, Siti pun meminta kepada KCD untuk tidak sungkan menyampaikan permasalahan dimana salah satunya adalah permohonan agar desentralisasi dapat dilakukan seutuhnya dan tidak setengah-setengah. Sebagai bentuk kepercayaan penuh dari Disdik kepada KCD dalam mengelola anggaran.

“Untuk itu kami dari Komisi V mendorong kesiapan KCD untuk desentralisasi dan membuat kesepakatan, apa saja yang dirasakan jadi kendala untuk nanti disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sekaligus ditembuskan juga ke Komisi V, supaya Komisi V bisa membantu mendorong, mencari solusi untuk KCD,” ucapnya.

Sebelumnya, Disdik Jabar memang berencana pada 2021 ini akan mendesentralisasikan anggaran langsung kepada KCD. Itu dilakukan untuk mempermudah dan memberikan keleluasaan dalam pembangunan pendidikan di daerah. Rencananya, dana sebesar Rp3,8 triliun bakal digelontorkan bagi 13 KCD. (Yuliantono)