Ridwan Kamil Setuju Berikan Sanksi Untuk Penolak Vaksin

Ridwan Kamil Setuju Berikan Sanksi Untuk Penolak Vaksin
humas pemprov jabar



INILAH, Bandung-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setuju bilamana orang yang menolak vaksinasi diberikan sanksi. Dengan demikian, maka akan lebih meningkatkan kedisiplinan warga dan mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.

 

Ridwan Kamil mengatakan vaksinasi adalah kewajiban bagi orang yang sudah ditunjuk, dalam upaya memerangi Pandemi Covid-19. Sebab, bilamana ada orang yang sudah ditunjuk namun tidak mau melakukan vaksinasi, maka dinilai akan membahayakan keselamatan masyarakat dan negara. 


 

"Maka kalau ada sanksi dari Peraturan Presiden yang sudah dikeluarkan, saya mendukung, karena itu akan mendisiplinkan dan mempercepat penyelesaian pandemi yang berkelamaan," kata Kang Emil seusai meresmikan program perumahan untuk tenaga pendidikan Bakti Padamu Guru di Kabupaten Purwakarta, Rabu (17/2/2020).

 

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil-, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini maka vaksinasi menjadi sebuah kewajiban. Hal ini berbeda bilamana dalam situasi normal,  di mana vaksinasi bisa saja menjadi sebatas pilihan. 

 

Selain melaksanakan protokol kesehatan, dia menilai, vaksinasi adalah salah satu solusi menyikapi Pandemi. Di mana jika sudah dijalankan 70 persen jumlah penduduk, herd immunity atau kekebalan kelompok bakal terbentuk.  Di Jabar, ditargetkan vaksinasi kepada 36,5 juta orang.

 

"Tanpa vaksin, apalagi solusinya kan. Diobatan, urang mah teu gering kan. Nah yang sehat ini yang dinaikkan imunitasnya melalui vaksin. Saya sudah disuntik dua kali, contohnya ya dari tahun lalu, karena saya kelinci percobaan dulu, sekarang antibodinya sudah 98 persen. Tapi tetap tidak boleh takabur, tetap lakukan 5M dari mulai masker dan menghindari pergerakan yang tidak perlu," paparnya.

 

Sebelumnya, Emil juga menyatakan turut mendukung perizinan bagi badan usaha untuk menyediakan vaksin Covid-19. Hal tersebut dinilai akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi.

 

"Kalau ekonomi mau cepat beres, kita semua harus cepat beres divaksin. Kalau cepat beres divaksin itu bisa menggunakan mandiri, itu kita harus pilih juga," katanya, Senin (17/2/2021).

 

Percepatan proses vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis atau oleh pemerintah akan terbantu dengan adanya vaksinasi mandiri. 

 

"Kalau saya sih mendukung, karena kalau semua ikut antrian di puskesms, pasti telat dan lama. Regulasimya, berapa persen jalur mandiri secara kriteria, berapa persen yang ikut antrian di puskesmas," katanya.

 

Dengan begitu, pelibatan badan usaha dalam penyediaan vaksinasi, akan mempercepat proses vaksinasi dan harua didukung. Terpenting, katanya, regulasinya harus jelas.

 

"Dalam situasi darurat, semakin banyak yang partisipasi, pada prinsipnya akan membuat masalah lebih cepat selesai. Sehingga jangan terganjal oleh peraturan, jangan juga peraturan jadi sumber masalah baru, misalkan dibisniskan berlebihan, itu jangan juga. Jangan sampai terjadi manipulasi-manipulasi proses data dan sebagainya," katanya.

 

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease, pada 9 Februari 2021 lalu.  Dalam Perpres ini, memuat sejumlah perubahan aturan, penghapusan aturan, dan penambahan aturan baru yang termuat dalam sejumlah pasal tambahan.

 

Adapun dari sejumlah aturan baru itu, tertuang sejumlah poin penting. Di antaranya mengatur tentang sanksi, kompensasi, serta izin bagi badan usaha nasional dan asing untuk menyediakan vaksin Covid-19.

 

Pada Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa kerja sama dengan lembaga/badan internasional meliputi kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi Covid-19.

 

Pepres terbaru ini mengizinkan menteri kesehatan menunjuk langsung badan usaha penyedia vaksin. Hal ini tertuang pada Pasal 6 Ayat (1). Pada Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa jenis dan jumlah pengadaan vaksin Covid-19 melalui penunjukan langsung badan usaha ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

 

Terakhir, pada Pasal 6 Ayat (3) dijelaskan bahwa badan usaha penyedia vaksin yang ditunjuk Menteri Kesehatan meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan. (Riantonurdiansyah)