Kerja Sama Diperpanjang, KDN Warga Sekitar TPAS Galuga Belum Diwujudkan

Kerja Sama Diperpanjang, KDN Warga Sekitar TPAS Galuga Belum Diwujudkan
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. (reza zurifwan)



INILAH, Cibungbulang - Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Kabupaten maupun Kota Bogor melakukan rapat koordinasi pemberian kompensasi dampak negatif (KDN) kepada masyarakat di Desa Galuga, Desa Cijujung, dan Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang yang terdampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

Seperti diketahui, Pemkab dan Pemkot Bogor pada akhir Tahun 2020 lalu memperpanjang kerja sama pembuangan sampah le TPAS Galuga hinggga 5 tahun mendatang.

"Sesuai perjanjian kerjasama pembuangan sampah ke TPA Galuga, maka baik Pemkab maupun Pemkot Bogor diwajibkan memberikan KDN kepada warga di tiga desa sekitar TPAS Galuga seperti yang diharapkan masyarakat terdampak. Maka 17 SKPD yang terkait hari ini ikut rapat koordinasi untuk mewujudkan KDN yang dimaksud,"  kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Asnan kepada wartawan, Kamis, (18/2).


Mantan Camat Tenjo ini menambahkan mulai dari pembangunan jalan, beasiswa pendidikan, pembangunan Puskesmas pembantu, pembentukan koperasi, pemberdayaan UKM, pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan lainnya siap difasilitasi atau bahkan diwujudkan.

"Sebelumnya bersama DPRD Kabupaten Bogor kami menyerap aspirasi masyarakat Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh. Insyaallah kami berupaya mewujudkan keinginan masyarakat terdampak keberadaan TPAS Galuga tersebut," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta agar aspirasi warga terdampak TPAS Galuga tidak ada yang tidak dilaksanakan baik oleh Pemkab maupun Kota Bogor.

"Jangan sampai ada kepentingan masyarakat Desa Galuga,  Desa Cijujung dan Desa Dukuh, Cibungbulang yang terdampak negatif yang tertinggal atau tidak dilaksanakan," pinta Rudy.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat terdampak TPAS Galuga sebelumnya juga sudah dibahas oleh masing-masing komisi di DPRD Kabupaten Bogor.

Alumni Universitas Negeri Solo (UNS) ini melanjutkan hasil dengar pendapat hari ini bersama warga terdampak negatif akan dibahas dalam empat komisi DPRD Kabupaten Bogor.

"Empat  komisi mulai dari Komisi I hingga IV sudah membahas semua permintaan warga Desa Galuga, Desa Dukuh dan Desa Cijujung, lalu melalui rapat pimpinan maka jajaran legislatif menyerahkan hasil rekomendasi tersebut ke eksekutif untuk dilaksanakan," pungkasnya. (reza zurifwan)