DPRD Dukung Pemkot Bogor Bangun Pusat Perkantoran di Katulampa

DPRD Dukung Pemkot Bogor Bangun Pusat Perkantoran di Katulampa
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama anggota DPRD Kota Bogor. (rizki mauludi)



INILAH, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengajak anggota DPRD Kota Bogor untuk meninjau lahan untuk gedung perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di perbatasan Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Cibanon, Kabupaten Bogor pada Kamis (18/2/2021).

Anggota dewan yang hadir adalah Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, serta para anggota DPRD, yaitu Rizal Utami, Fajari Arya Sugiarto, dan Pepen Firdaus.

Sementara itu, Dedie didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, Kepala Disperumkim Deni Susanto, Camat Bogor Timur Wawan Sanwani, Kabag Pemerintahan Adi Novan, dan Lurah Katulampa Dicky Iman Nugraha.


"Saya mengajak teman-teman dewan melihat potensi wilayah Bogor timur, mudah-mudahan kunjungan langsung kelapangan ini memberi satu gambaran utuh bahwa perkembangan-perkembangan di Bogor timur, khususnya yang perbatasan langsung dengan Cibanon," ungkap Dedie kepada INILAH.

Dia melanjutkan, ada dua objek yang strategis di sini, pertama lahan diusulkan pihaknya dalam proses finalisasi untuk menjadi pusat perkantoran Pemkot Bogor.

"Kenapa kami perlu memikirkan masa depan? Karena dalam perkembangan situasinya banyak  bangunan dinas yang belum layak dan memadai bangunannya. Seperti, Inspektorat adanya di gang, Dishub lahannya milik Provinsi Jawa Barat, Satpol PP juga tidak punya kantor tetap, Disperumkin lahannya milik pemerintah pusat, termasuk KPUD Kota Bogor, Bawaslu, dan KPAI yang belum memiliki kantor," tambahnya.

Dedie menjelaskan, realisasinya nanti akan dibicarakan bersama yang penting modalitasnya ada, dari 21 hektar dan yang bisa di proses enam hektar. Dahulu dibikin gambarnya karena diminta oleh Menteri Keuangan.

"Jadi bukannya belum lapor. Karena masih dalam proses, kalau sudah pasti baru kami akan lapor dan sampaikan ke DPRD. Tadi pertama, bisa dilihat lokasinya strategis ada di antara Summarecon dan SEG. Kedua, pembukaan jalan tol KM 42,5 ini bisa segera dilakukan agar beban yang selama ini menumpuk di Baranangsiang bisa terpecah," bebernya.

Dedie mengaku, pihaknya juga sudah punya juga master plan pembangunan jalan R3 sampai dengan Wangun dilanjutkan dengan Bogor Inner Ring Road (BIRR) dari Wangun sampai Bogor Nirwana Residance (BNR), itu juga kan warisan pedahulu yang harus diamankan bersama.

"Jadi, Pemkot Bogor meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pendahulu kami. Termasuk, kondisi sekarang permasalahan lalu lintas, permasalahan indeks pembangunan manusia Bogor selatan yang rendah karena tidak ada akses ekonomi. Mungkin suatu saat bisa terbuka dengan mulai dari Bogor timur sehingga warga di Bogor selatan pun bisa merasakan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bogor Eka Wardhana mengatakan, ini ada komitmen dari pemerintah untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ini adalah ikhtiar dan upaya bersama memenuhi harapan masyarakat.

"Kami dari pemerintahan tidak akan tinggal diam, kami akan coba mendukung dan membantu dengan berbagai upaya apa yang bisa kami lakukan. Kami akan sangat membantu, kami bagian dari pemerintah tentu harus menjadi bagian dari solusi, jadi apapun yang bisa dilakukan pasti akan kita lakukan," tuturnya.

Eka menerangkan, pihaknya melihat dengan keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Bogor, tapi Insyaallah akan diberikan lahan dari pemerintah pusat. "Ya, tentunya sangat tidak baik ketika kesempatan ini tidak kami pergunakan," pungkasnya. (rizki mauludi)