Jalan R3 Dilanjut, Penyelesaian Lahan Tahap III Ditargetkan Akhir 2021

Jalan R3 Dilanjut, Penyelesaian Lahan Tahap III Ditargetkan Akhir 2021
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama anggota DPRD Kota Bogor. (rizki mauludi)



INILAH, Bogor - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendukung penuh lanjutan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) seksi III, hal itu diungkapkan usai peninjauan DPDR dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim pada Kamis (18/2/2021) sore. Direncanakan anggaran pembebasan bidang tanah akan dimasukkan di APBD Perubahan 2021.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, untuk Jalan R3 prosesnya konsinyasi oleh Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi sudah diupayakan dengan Pengadilan Negeri (PN) dalam beberapa waktu ke depan akan diserahkan konsinyasinya.

"Ada 10 bidang kemudian ada satu bidang yang harus kami bebaskan. Artinya, tinggal sedikit untuk seksi Parung Banteng, Katulampa sepanjang 1,2 kilometer. Setelah itu Katulampa sampai Wangun 1,5 kilometer. PR kami ke depan ada satu jembatan lebarnya 32 meter dengan panjang 100 meter. Tetapi bisa saja kami nanti komunikasikan dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan dalam membangun jembatan itu. Siapa tahu bisa menjadi alternatif pembiayaan," ungkap Dedie kepada INILAH.


Dedie menerangkan, kemarin waktu rapat dengan menteri PUPR, menteri bilang selama punya alasan bahwa ada kepentingan nasional atau kepentingan daerah lain bisa dibicarakan. Di BIRR itukan semuanya ada enam jembatan, jika semuanya pakai APBD akan memberatkan.

"Makanya segala sesuatu bisa dibicarakan bisa dikomunikasikan, diberikan pemahaman kemudian kami sama-sama melakukan langkah-langkah pembangunan yang lebih konkret dan lebih strategis," terangnya.

Dedie mengaku, pihaknya lebih berusaha di tahun ini untuk fase Parung Banteng - Katulampa selesai, semua tinggal menunggu perubahan untuk pembebasan satu bidang lagi. Sehingga tahun 2022 itu bisa mulai pembangunan, pembangunan Kota Bogor ini harus mendapatkan dukungan dari DPRD karena DPRD itu bagian dari pemerintahan di Kota Bogor.

"Untuk besaran kami harus apraisal dulu, nanti kami minta KJPP untuk melakukannya. Kalau bicara NJOP sekitar Rp700 ribu sampai Rp800 ribu per meter. Tetapi bisa jadi menurut apraisal lingkungan sudah berkembang, tentu menyesuaikan," tuturnya.

Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bogor Eka Wardhana mengatakan, ini ada komitmen dari pemerintah untuk bersama sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ini adalah ikhtiar dan upaya pihaknya memenuhi harapan masyarakat. Dengan pembangunan jalan ini tentunya bangkitan ekonomi akan luar biasa di sini.

"Kami di pemerintahan tidak akan tinggal diam, kami akan coba mendukung dan membantu dengan berbagai upaya. Apa yang bisa kami lakukan terutama melakukan silaturahmi dengan pemilik lahan dan mendukung anggaran pembebasan di APBD Perubahan tahun 2021," ungkapnya.

Di samping itu, Kepala PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan di sini karena ada sisa satu bidang untuk aprasial dan mudah-mudahan akhir tahun akan selesai dianggarkan di perubahan untuk pembebasan lahannya.

"Tidak akan di-ruislag karena memakan proses panjang.  Diganti sesuai nilai tanahnya karena itu lebih cepat dan lebih mudah," pungkasnya. (rizki mauludi)