HMI Kota Bogor Kritisi Kebijakan Ganjil-Genap, Ini Kata Pemkot

HMI Kota Bogor Kritisi Kebijakan Ganjil-Genap, Ini Kata Pemkot
net



INILAH, Bogor - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor Herdiansyah Iskandar menegaskan, kebijakan ganjil-genap tak perlu dilakukan. Pemkot Bogor seharusnya melaksanakan pencegahan secara benar dan maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa melakukan kebijakan ganjil-genap pun bisa mengurangi mobilitas dan kerumunan masyarakat.

"Secara empiris pun fakta di lapangan yang terjadi kendaraan tetap bisa masuk wilayah Kota Bogor. Ini hanya perlu keseriusan dalam menindak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Maka atas dasar itulah kita menolak diberlakukan atau perpanjangannya kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor," tuturnya.

Dia menjabarkan, kebijakan tersebut kurang relevan. Pasalnya, penanganan Covid-19 sudah dijelaskan dalam Pergub Jabar No 48/2020 tentang PSBM dan Perwali No 110/2020 tentang PSBMK. Artinya, tidak perlu adanya kebijakan ganjil-genap. 


Kedua, kebijakan itu lebih tepat untuk kasus kemacetan di Kota Bogor karena bisa mengurangi volume kendaraan. 

"Ketiga, kebijakan ganjil genap sangat kontraproduktif dengan program prioritas yaitu pemulihan perekonomian Kota Bogor," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta menjawab adanya penolakan HMI Kota Bogor terkait Surat Edaran No 440/753 tentang perpanjangan kebijakan ganjil-genap. 

"Berdasarkan edaran tersebut kebijakan ganjil-genap dilanjutkan pada 20 dan 21 Februari," kata Alma kepada INILAH, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya, Pemkot Bogor telah menyesuaikan yuridis formal dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tertib kesehatan. Di antaranya Perwali Kota Bogor Nomor 7/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro, dan yang masih dalam proses perubahan Perwali Kota Bogor Nomor 61/2020 tentang Prokes dimasa AKB, perubahan Perwali Kota Bogor Nomor 107/2020 tentang Sanksi Administratif Pelanggar Prokes, dan beberapa Produk hukum turunan lainnya, sehingga kepastian hukum sejalan dengan kebijakan publik yang diterapkan. (Rizki Mauludi)