DLH Kab Bogor Dorong Setiap Rumah Sakit Miliki Insenerator, Ini Alasannya ! 

DLH Kab Bogor Dorong Setiap Rumah Sakit Miliki Insenerator, Ini Alasannya ! 
istimewa



INILAH, Bogor-Mencuatnya kasus pembuangan limbah bahan berbahaya beracun (B3) alat pelindung diri (APD) di Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Cigudeg beberapa waktu lalu menggugah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Kepala DLH Kabupaten Bogor Asnan mendorong agar rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan masyarakat lainnya memiliki teknologi pengelolaan limbah B3 khususnya APD.

Di Bumi Tegar Beriman, dari lebih dari seratusan Puskesmas, klinik dan 29 rumah sakit, baru 4 rumah sakit yang memililki  teknologi pengelolaan limbah B3 yang bernama insenerator.


Hal ini 'memaksa'  mereka bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten untuk mengelola limbah B3nya dan 'terpaksa' mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, hingga DLH pun khawatir kejadian Hotel PPH selaku Pusat Isolasi Covid 19 yang membuang limbah B3 APDnya secara ilegal terjadi di fasilitas layanan kesehatan, rumah sakit ataupun Pusat Isolasi Covid 19 yang ada di Kabupaten Bogor.

"Dari ratusan Puskesmas, klinik dan 29 rumah sakit, baru 2 RSUD dan 2 rumah sakit swasta yang memiliki insenerator berikut izin Kementerian Lingkunga  Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mengantisipasi kasus pembuangan limbah  B3 APD seperti beberapa waktu lalu kami pun mendorong rumah sakit untuk memiliki insenrator berikut izin KLHKnya," ucap Asnan kepada wartawan, Minggu, (21/2).

Selain lebih ramah lingkungan, pria yang lama bertugas sebagai Kabid Pengendali Operasi Satpol PP ini pun menyakini biaya pengelolaan limbah B3nya akan lebih murah dibanding mengkerjasamakannya dengan pihak ketiga yang berkompeten.

"Memang investasi di awal untuk pembeliam insenerator cukup mahal tetapi jika bicaar jangka panjang, lebih efesien dan ekonomis dibanding mengkerjasamakan pengelolaan limbah B3nya dengan pihak ketiga yang berkompeten. Apalagi saat ini ada insenerator yang irit bahan bakar dan lebih maju teknologinya," sambungnya.

Asnan juga mengngatkan akan adanya pasal 104 Undang - Undang (UU) nomor  32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang secara tegas mengatur ancaman sanksi bagi pembuang limbah B3.

"Sanksi atau ancamannya sangat tegas yaitu apabila ada  Puskesmas ,klinik, rumah sakit dan pengelola yang membuang limbah B3nya secara sembarangan, maka akan dikenakan pasal 104 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH  dan akan terkena ancaman minimal penjara satu tahun dan maksimal tiga tahun dengan denda paling banyak Rp 3 miliar," tegas Asnan. (Reza Zurifwan)