TPP Belum Cair, ASN Cirebon Cemburu!!!

TPP Belum Cair, ASN Cirebon Cemburu!!!



INILAH, Cirebon -  ASN Kabupaten Cirebon gerah. Apa pasalnya? Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga saat ini belum bisa dicairkan. Ditambah adanya kecemburuan empat SKPD, TPPnya sudah bisa dicairkan.

 

Empat SKPD tersebut masing-masing BKAD, Inspektorat, BKPSDM dan BAPPELITBANGDA. Beberapa sumber di  SKPD yang minta nama mereka dirahasikan menilai, ada ketidak wajaran dalam persoalan itu.


 

Mereka ada yang mengaku, bahwa SKPD tempat mereka bekerja, sudah menyelesaikan semua laporan, termasuk Dekon dan laporan kinerja pegawai. Sementara, Inspektorat sendiri yang diduga belum menyelesaikan laporan, TPPnya sudah bisa cair.

 

"Kami dengar kabar Inspektorat itu belum menyelesaikan semua laporan, tapi kenapa bisa cair. Kami sangat butuh uang TPP untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Buat bayar listrik dan air saja kami nunggak," kata mereka.

 

Pegawai lainnya membenarkan,  empat SKPD tersebut isunya adalah uji coba dari sistim baru bernama Sistim Informasi Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pusat. Meskipun mereka belum mengetahui kebenarannya dan tidak peduli memakai sistim apa, namun cairnya TPP tersebut membuat kecemburuan.

 

"Yang kami dengan SKPD kami sudah menyelesaikan semua bentuk laporan untuk persyaratan cairnya TPP. Bodo amatlah mau pakai sistim apa, tapi kenapa sampai sekarang TPP punya kami belum cair," ucap mereka.

 

Namun, Plt Sekdis BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati menolak tudingan, empat SKPD yang cair TPPnya adalah uji coba dari sistim SIPD. Justru akunya, karena sistim SIPD belum bisa dipakai, BKAD masih memakai sistim lama bernama 

Sistim Keuangan Kabupaten Cirebon (SIKATON). Sementara empat SKPD yang sudah cair TPPnya, karena mereka sudah menyelesaikan semua laporan termasuk laporan kinerja pegawai.

 

"Cair TPP kan mereka sudah membuat  laporan keuangan tahun lalu. Setelah itu harus mengisi ke sasaran kerja pegawai selama satu tahun, lalu pencapaian IKU/IKK, dan serapan anggaran belanja langsung SKPD. Mereka juga sudah selesai membuat rekonsiliasi barang milik daerah. Setelah itu kan dilaporkan ke  BKPSDM. BKAD bisa mencairkan atas rekomendasi BKPSDM," papar Sri, Kamis (25/2/2021)

 

Sri menilai, justru terhambatnya pencairan TPP di beberapa SKPD, karena lambatnya laporan pertanggung jawaban setiap SKPD. Sri tidak menampik, yang terakhir menyerahkan laporan, adalah Inspektorat. Sementara sampai saat ini, belum ada satupun SKPD lainnya yang menyerahkan laporan. Dirinya meminta, SKPD yang belum menyerahkan laporan keuangan, agar sesegera mungkin menyelesaikan, agar TPP bisa segera dicairkan.

 

"Kami minta kerjasamanya kepada setiap SKPD. Segerakan membuat laporan Keuangan dan serahkan pada kami. Kasihan pegawainya, mereka butuh TPP," ungkap Sri.

 

Dirinya menambahkan, selama ini yang paling telat menyerahkan laporan keuangan, rekornya masih di pegang Dinas Pendidikan (Disdik). Alhasil, setiap tahun TPP pegawai Disdik selalu telat. Laporan dan BOS, menjadi salah satu penyebab utama, telatnya Disdik menyampaikan laporan keuangannya. (maman suharman)