Dakwaan Iryanto Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap, Ahli: Batal Demi Hukum

Dakwaan Iryanto Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap, Ahli: Batal Demi Hukum
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor - Ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menjadi saksi ahli dari pihak tersangka mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Iryanto.

Seperti diketahui, tersangka Iryanto terkena operasi tertangkap tangan menerima uang suap, gratifikasi, dan pemerasan hingga dia dijerat dengan pasal 12 huruf a, b dan pasal 11 UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di Ruang I Kusuma Atmadja Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Chairul Huda mengatakan pasal 12 huruf A harusnya ada  pemberi dan penerima suap sedangkan kasus Iryanto yang diperkarakan hanya tersangka penerima suap hingga dianggap kurang lengkap.


"Dalam pasal 12 huruf A harus ada kesepamahaman antara penyuap dan penerima suap lalu terjadilah kasus penyuapan, penyuap dan perima suap juga harus menjadi tersangka hingga saya lihat dakwaan tersebut belum cukup atau kurang lengkap hingga bisa dikataan yang terjadi pada OTT ialah baru percobaan penyuapan," kata Chairul kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Dia menerangkan, mengenai ancaman pasal 12 huruf B dalam dugaan gratifikasi tersangka Iryanto bisa dikatakan tidak cermat, karena pejabat publik atau aparatus sipil negara (ASN) yang menerima gratifikasi berupa uang atau materil lainnya maka memiliki waktu 30 hari untuk melaporkannya.

"Pejabat publik atau ASN punya waktu 30 hari untuk melaporkan gratifikasinya kepada pihak berwenang untuk dijadikan barang milik negara, kalau baru sehari tersangka Irianto dikatakan menerima uang Rp 50 juta dari pemberi maka ancaman pasalnya tidak tepat," terangnya.

Chairul menuturkan ancaman pasal 12 huruf e yaitu dugaan pemerasan kepada tersangka mantan Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor bisa dikatakan tidak jelas hingga sesuai ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP,  maka apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

"Kalau dalam kasus tersangka Iryanto kuasa hukum dan fakta pengadilan membuktikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan atau pemerasan maka ancaman pasal 12 huruf e bisa dikatakan tidak jelas hingga maka apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan maka dakwaan tersebut batal demi hukum sesuai paal143 (2) KUHAP," tutur Chairul.

Untuk itu, dia meminta uraian peristiwa harus lengkap dan dakwaan pada tersangka operasi tertangkap tangan Sat Reskrim Polres Bogor pada Selasa, (3/3/2020) lalu haruslah profesional.

"Uraian  peristiwa hukum harus lengkap atau utuh, aparat hukum harus profesional jangan mengesampingkan bagian lalu mengambil satu titik untuk menjadikan sesorang tersangka padahal dalam kasus tersangka Iryanto ada pihak lain sebagai pemberi suap yang harusnya menjadi tersangka dan bukan malah hanya menjadi saksi," pintanya.

Sementara, Dinalara Butar-Butar kuasa hukum tersangka Iryanto dari Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (LBH Bara JP) memaparkan selain dakwaan yang  tidak cermat, tidak jelas dan tidak engkap, ada dugaan kasus operasi tertangkap tangan ini ada rekayasa atau perbuatan melawan hukum.

"Dengan oknum aparat hukum yang masih dalam proses pemeriksaan  maka selain dakwaan yang  tidak cermat, tidak jelas dan tidak engkap, ada dugaan kasus operasi tertangkap tangan ini ada rekayasa atau perbuatan melawan hukum. Apalagi dalam kasus ini ada tahanan yang bisa keluar dari Lapas Pondok Rajeg Cibinong lalu melakukan aksi suap dan malah tahanan tersebut hanya dijadikan saksi sementara delik utama dakwaan ialah kasus penyuapan kepada pejabat publik atau ASN," papar  Dina.

Ditemui terpisah, Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bambang Winarno menjelaskan pendapat ahli hukum pidana Chairul Huda akhir pekan kemarin akan diuji dalam persidangan selanjutnya.

"Pendapat ahli hukum pidana yang dihadirkan dari pihak tersangka Iryanto kami hormati, pendapat tersebut akan diuji dalam persidangan dan kami pun punya pendapat sendiri. Selain itu apapun keputusan majelis hakim Pengadilan Negerk Tipikor baik kami atau kuasa hukum tersangka masih ada upaya hukum selanjutnya," jelas Bambang. (Reza Zurifwan)