Oded Pastikan Tindak Pelanggar Tata Ruang

Oded Pastikan Tindak Pelanggar Tata Ruang
istimewa



INILAH, Bandung - Pemkot Bandung memastikan akan menindak tegas setiap pembangunan yang melanggar aturan. Terlebih, jika melanggar tata ruang kota.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Bandung Oded M Danial saat menjadi narasumber dalam webinar "Sharing Succes Penanganan Pelanggaran Hotel" bersama Kementerian ATR/BPN di Pendopo, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, pada saat itu pembangunan sebagian gedung konvensi dan hotel yang terletak di dekat kawasan Gedung Sate dibangun di atas area yang seharusnya merupakan kawasan perkantoran.


"Sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Bandung Nomor 10/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi," kata Oded. 

Seperti yang dilakukan Pemkot Bandung terhadap pembangunan sebuah hotel pada 2019 lalu. Bangunan tersebut melanggar tiga isu utama yakni pelanggaran tata ruang, dibangun tidak sesuai izin nendirikan bangunan (IMB), dan dibangun tanpa izin.

Kemudian, gedung tersebut dibangun tidak sesuai dengan IMB. Pada saat itu, izin yang keluar yaitu dibangun 14 lantai dan satu basemen.

"Sementara yang dibangun jadi 17 lantai dan 2 basemen," ucapnya. 

Atas dasar itu semua, lanjutnya, Pemkot Bandung melakukan tahapan konsultasi dan penyelesaian permasalahan bersama pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga akhirnya sampai pada penerbitan IMB.

"Dalam perjalanannya, kami beraudiensi dengan Menteri ATR/BPN yang menghasilkan rekomendasi agar Pemkot Bandung mengenakan sanksi administratif dan denda kepada gedung tersebut," ujar dia. 

Akhirnya, Pemkot Bandung mengeluarkan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 5/2010, dan Perwal Nomor 548 dan Nomor 1032.

"Berdasarkan perhitungan tim kami, nilai kompensasi diberikan kepada pelanggar senilai Rp41,826 miliar dalam bentuk uang dan barang atau benda untuk kepentingan umum. Itu semua atas arahan dari Kementerian ATR/BPN dan Alhamdulillah sudah kami laksanakan," jelasnya. 

Dengan adanya kejadian tersebut, Oded berharap Pemkot Bandung bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan syarat berkeadilan. 

"Terutama proses hukum, undang-undang kita laksanakan, agar semua merasa nyaman sebagai masyarakat Kota Bandung khususnya," tandasnya. (Yogo Triastopo)