Jabar Dinilai Akan Sangat Terdampak Dari Perpres Investasi Miras

Jabar Dinilai Akan Sangat Terdampak Dari Perpres Investasi Miras
dok/inilahkoran



INILAH, Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai Peraturan Presiden (Perpres) tentang Investasi Minuman Keras (Miras) sangat bertentangan dengan kaidah agama. Untuk itu, MUI Jabar mendukung penuh keputusan MUI Pusat yang mendesak pemerintah mencabut Perpres tersebut. 

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.

Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan, pihaknya menilai kebijakan tersebut benar-benar mengecewakan. Terlebih, pada situasi dan kondisi yang serba sulit akibat pandemi Covid-19 dimana sektor ekonomi ambruk dan tatanan sosial carut marut, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang dinilainya sangat bertentangan dengan kadiah agama.


"Kondisi kita ini sedang sulit, ekonomi ambruk, tatanan sosial rusak, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpres itu. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya? karena ini bertentangan dengan kaidah agama. Perpres ini bakal mengundang kemudaratan, kemungkaran yang besar," ujar Rafani, Senin (1/3/2020).

Bila ditinjau dari sudut ekonomi, kebijakan tersebut bakal memberikan keuntungan secara ekonomi. Hanya saja, ada kaidah agama yang juga harus tetap dijaga dengan baik, karena perpres ini bakal menciptakan masalah besar.

"Degradasi moral, kemaksiatan, perjudian, dan perbuatan maksiat lainnya," katanya.

Rafani juga menilai, meskipun perpres ini hanya dilokalisasi di empat provinsi saja, namun masyarakat Jabar bakal menanggung beban berat atas hadirnya Perpres Investasi Miras. 

Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kata Rafani, Jabar dipastikan bakal menjadi incaran para investor untuk menjual produk mirasnya.

"Penduduk Indonesia ini 25 persennya ada di Jabar, ini tentu jadi incaran investor (miras). Apalagi, secara demografis, Jabar ini sangat dekat dengan Jakarta. Jabar bakal menjadi daerah pertama yang terdampak perpres ini. Karenanya, kebijakan ini harus dicabut," tegas dia. 

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) KH Hasan Nuri Hidayatullah mengatakan, pihaknya menyarankan, sebaiknya presiden membuka investasi di bidang lain yang lebih banyak manfaatnya.

"Kita secara khusus dari NU, khususnya PWNU Jabar tidak sepakat dengan kebijakan tersebut, karena apa pun alasannya jika kita bicara soal manfaat dan mudharat, sisi manfaat dan perkara yang membahayakan, miras sisi mudharatnya lebih banyak dari sisi manfaatnya," ujar dia. 

Pria karib disapa Gus Hasan mengatakan, terdapat banyak dampak negatif yang diakibatkan dari miras. Di mana tidak hanya akan merusak masa kini, namun generasi selanjutnya akan ikut terdampak. 

"Kita sepakat dari NU Provinsi Jabar, tidak setuju dengan adanya pembukaan investasi dalam minuman keras," katanya. 

Jika pemerintah hendak mendorong peningkatan ekonomi, menurutnya,  investasi yang dilakukan tidak harus berasal dari miras. 

"Saran kami lebih baik mengejar investasi di sisi lain yang bisa membawa negeri ini lebih berkah untuk masa yang akan datang," katanya. (Rianto Nurdiansyah)