PWNU Jabar Tolak Keras Perpres Investasi Miras

PWNU Jabar Tolak Keras Perpres Investasi Miras
Presiden RI Joko Widodo. (antara foto)



INILAH, Bandung - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menolak keras adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait investasi minuman keras (miras). PWNU Jabar menilai Perpres tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian (madarat) bagi masyarakat.

Ketua PWNU Jabar, KH Hasan Nuri Hidayatulloh mengatakan, prinsip dari pengambilan sebuah kebijakan harus melihat pertimbangan keuntungan (maslahat) dan kerugian (madarat) bagi masyarakat secara luas. Menurutnya, untuk Perpres terkait investasi miras dinilai lebih banyak merugikan masyarakat, salah satunya merusak generasi bangsa.

"Kalau menurut saya baik secara pribadi maupun organisasi bahwa melegalkan industri miras atau minuman beralkohol sisi mudaratnya jauh lebih banyak. Tidak hanya memabukan saja tetapi bisa merusak generasi," ucap Kyai yang kerap disapa Gus Hasan saat dihubungi melalui sambungan telefon, Selasa (2/3/2021).

Meski begitu, Gus Hasan tidak menampik bahwasanya investasi miras memiliki nilai keuntungan bagi negara. Namun, jika mengacu pada tujuan menjadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr (negeri yang tentram, subur, aman, nyaman dan damai) investasi miras seyogyanya tidak dilegalkan.

"Sisi kemanfaatannya hanya sekedar investasi, kalau investasi masih ada pilihan selain daripada miras tersebut. Lebih penting daripada itu, yang kita cari agar negeri yang sudah didirikan oleh para pendirinya dengan nyawa dan darah ini bisa menjadi negeri yang berkah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr. Karenya dengan pertimbangan tersebut maka kami sangat tidak setuju dengan adanya legalitas investasi minuman keras ini," ungkap Gus Hasan.

Oleh karena itu, Gus Hasan menambahkan, PWNU Jabar berharap agar pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat merevisi atau membatalkan Perpres tersebut.

"Kami berharap agar bisa direvisi, dan mempetimbangkan masa depan yang jauh, karena kita membutuhkan sumber daya manusia kedepan yang bisa membawa bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik. Masih banyak alternatif investasi yang lebih halal dan berkah," tuturnya.

Selain itu, PWNU Jabar juga turut menyoroti pembatasan peredaran minuman keras. Menurutnya, selain merevisi Perpres Investasi miras, pemerintah juga disarankan memperketat pembatasan peredaran miras.

Pasalnya, lanjut Gus Hasan, selain dapat memabukan minuman keras juga dinilainya menjadi sumber daripada tindak pidana kejahatan. Tidak sedikit, karena pengaruh minuman keras orang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan.

"Ada juga baiknya tidak hanya sekedar mencabut atau menbatalkan perpres yang berkaitan denga investasi miras ini. Akan tetapi juga bisa membatasi peredarannya andaikan ada yang datang dari luar negeri kita ini. Miras ini menjadi sumber daripada banyaknya hal-hal kejahatan," pungkas Gus Hasan.

Sebelumnya, MUI Jabar juga turut menolak adanya Perpres terkait investasi miras tersebut. Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Achyar menilai kebijakan tersebut sungguh mengecewakan. Menurutnya, di tengah ekonomi yang ambruk, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama.

"Kondisi kita ini sedang sulit, ekonomi ambruk, tatanan sosial rusak, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpres itu. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya? karena ini bertentangan dengan kaidah agama. Perpres ini bakal mengundang kemudaratan, kemungkaran yang besar," ujar Rafani kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Untuk diketahui, Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021. Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal itu mengatur penanaman modal untuk minuman keras.

Di antaranya memperbolehkan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. Perpres No 10 Tahun 2021 itu merupakan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Ridwan Abdul Malik)