BPH Migas dan Telkom Siapkan Pusat Data BBM Subsidi

BPH Migas dan Telkom Siapkan Pusat Data BBM Subsidi
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bandung - BPH Migas menggandeng Telkom. Dalam nota kesepahaman yang diteken, kerja sama itu demi kepentingan analisis big data BBM dan gas bumi.

Secara umum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Telkom Indonesia mewujudkan sinergi berbasis digital. Ruang lingkupnya, meliputi digital connectivity, digital platform, hingga digital services. 

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan, kerja sama yang dijalin sesama BUMN itu untuk penguatan pemanfaatan data melalui aspek digital. Digitalisasi diakuinya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.


“Untuk kepentingan itu, BPH Migas menyiapkan di lantai 4 pusat data sebuah ruangan khusus. Di ruang itu menjadi tempat pertempuran kami mengawasi dan mengatur tentang BBM yang ada di Indonesia ini. Nanti, kami serahkan kepada Telkom untuk mengelola bagaimana pusat data hilir migas dan juga sekaligus tim operatornya,” kata Fanshurullah usai penandatanganan nota kesepahaman di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, sejauh ini digitalisasi dilaksanakan Pertamina di 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berjalan selama bertahun-tahun. Dalam pengawasannya, pencatatan nomor polisi untuk pencatatan BBM subsidi mencapai 89 persen sedangkan premium hanya mencapai 38 persen. 

“Bagi kami, pengawasan itu belum optimal. Untuk menjadi pengawasan BBM subsidi penugasan, total dananya menggunakan APBN sebesar Rp25 triliun setahun. Dimana per liternya harus dipertanggungjawabkan BPH Migas," jelasnya.

Untuk meningkatkan pengawasan, bersama Telkom pihaknya akan memasang video analitik atau kamera pengawas (CCTV) untuk mencatat nomor polisi yang ada di semua SPBU dan terhubung langsung ke BPH Migas. Dia menegaskan, nantinya untuk kebutuhan itu akan mengunakan dana BPH Migas.

“Adanya nota kesepahaman ini agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sehingga, kebijakan dan aturan yang dikeluarkan BPH Migas bisa efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi sekarang dan yang akan datang,” jelas Fanshurullah.

Lebih jauh dia menyebutkan, usai penandatanganan nota kesepahaman itu dilanjutkan dengan sosialisasi tugas dan fungsi serta capaian kinerja BPH Migas kepada masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, selain dibahas mengenai tugas dan fungsi, kinerja BPH Migas pada 2020, pihaknya pun akan memasparkan terkait kuota serta realisasi jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. 

Sejauh ini, pengawasan dilakukan terhadap distribusi BBM di 8.202 lembaga penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB) dan 192 terminal BBM di seluruh Indonesia. Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan pipa transmisi sepanjang 5.254,5 km dan pipa distribusi sepanjang 6.180,5 km.

“BPH Migas bertugas meningkatkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) atau iuran kita membantu negara supaya PNBP-nya naik. Dari mana sumbernya? Ada 150 badan usaha yang mempunyai izin niaga umum di mana transaksi BBM-nya mencapai 75 miliar liter per tahun. Jadi, kami tingkatkan sehingga nanti di semua badan usaha yang memiliki izin niaga umum itu dipasang alat sehingga nanti terdigitalisasi semua order yang keluar baik volume, sehingga PNBP bisa naik signifikan. Tiga hal ini yang akan sinergiskan dengan PT Telkom,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno merespons positif sinergi yang dilakukan BPH Migas dan Telkom. Terlebih, kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan PNBP. 

“Tentunya, digitalisasi harus dilakukan. Semoga proses itu cepat dan tanpa ada halangan yang berarti dan segera terlihat peningkatan kontribusi kepada negara,” ucapnya singkat.

Dia menambahkan, dengan adanya nota kesepahaman itu diharapkan ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat lebih terjamin. Melalui pemanfaatan teknologi digital ini diharapkannya mampu mewujudkan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (rizki mauludi/dnr)