Amankan Aset, Anggota Komisi I DPRD Jabar Harap Pansus Segera Dibentuk

Amankan Aset, Anggota Komisi I DPRD Jabar Harap Pansus Segera Dibentuk
net



INILAH, Bandung - Demi menyelamatkan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov), anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi berharap Panitia Khusus (Pansus) Aset dapat segera dibentuk.

Dia mengatakan, dari hasil kunjungan kerja ke beberapa titik daerah guna melakukan pendataan aset. Nyatanya banyak aset Pemprov yang masih belum aman, secara legalitas hukum. Belum lagi masih ada aset yang terbengkalai dan tidak dimaksimalkan, padahal menurutnya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar.

“Dari kunjungan Komisi I soal pendataan aset, memang akan kita tindaklanjuti terkait aset Jabar ini. Sebab potensial dan harus masuk dalam prinsip aman. Baik pengamanan, maupun pemanfaatan. Maksudnya, kalau ada yang belum memiliki sertifikat, ya harus segera disertifikatkan. Kemudian yang masih berperkara atau dalam masalah seperti digugat atau bagaimana, harus diselesaikan. Selanjutnya, semunya harus berorientasi bisa dimanfaatkan untuk apa,” ujar Sidkon kepada INILAH, Rabu (3/3/2021).


“Tujuannya adalah untuk menambah PAD Jabar. Supaya itu terealisasi, butuh target atau timeline dan kami usulkan agar segera di Pansus-kan. Pansus yang khusus menangani aset Jabar. Sejauh ini memang di DPRD mash belum bulat, tapi ini jadi usulan Komisi I agar persoalan aset ini bisa dibahas dengan clean and clear,” imbuhnya.

Sidkon melanjutkan, salah satu akibat dari pembiaran aset. Pemprov pernah kehilangan salah satu asetnya, akibat kalah dalam sengketa sehingga merugikan daerah. Dia berharap, dengan adanya Pansus kejadian serupa tidak lagi terulang. Selain tentu saja kata dia, agar ada pemberdayaan aset yang lebih maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita pernah temukan di Tasikmalaya. Ada aset milik Pemprov yang dulunya bekas aset perusahaan daerah. PDAP kalau tidak salah namanya. Asetnya ternyata sebagian sudah dimenangkan oleh orang yang mengaku ahli waris. Padahal itu adalah aset Pemprov. Nah hal ini jangan sampai terulang lagi. Belum lagi contoh lain seperti di Kabupaten Bogor, disana ada sekitar 165 situ. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan baik air baku, irigasi ataupun pariwisata. Makanya kita harap, dengan adanya Pansus, masalah ini bisa terselesaikan,” jelasnya. (Yuliantono)Amankan Aset, Anggota Komisi I DPRD Jabar Harap Pansus Segera Dibentuk

INILAH, Bandung – Demi menyelamatkan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov), anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi berharap Panitia Khusus (Pansus) Aset dapat segera dibentuk.

Dia mengatakan, dari hasil kunjungan kerja ke beberapa titik daerah guna melakukan pendataan aset. Nyatanya banyak aset Pemprov yang masih belum aman, secara legalitas hukum. Belum lagi masih ada aset yang terbengkalai dan tidak dimaksimalkan, padahal menurutnya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar.

“Dari kunjungan Komisi I soal pendataan aset, memang akan kita tindaklanjuti terkait aset Jabar ini. Sebab potensial dan harus masuk dalam prinsip aman. Baik pengamanan, maupun pemanfaatan. Maksudnya, kalau ada yang belum memiliki sertifikat, ya harus segera disertifikatkan. Kemudian yang masih berperkara atau dalam masalah seperti digugat atau bagaimana, harus diselesaikan. Selanjutnya, semunya harus berorientasi bisa dimanfaatkan untuk apa,” ujar Sidkon kepada INILAH, Rabu (3/3/2021).

“Tujuannya adalah untuk menambah PAD Jabar. Supaya itu terealisasi, butuh target atau timeline dan kami usulkan agar segera di Pansus-kan. Pansus yang khusus menangani aset Jabar. Sejauh ini memang di DPRD mash belum bulat, tapi ini jadi usulan Komisi I agar persoalan aset ini bisa dibahas dengan clean and clear,” imbuhnya.

Sidkon melanjutkan, salah satu akibat dari pembiaran aset. Pemprov pernah kehilangan salah satu asetnya, akibat kalah dalam sengketa sehingga merugikan daerah. Dia berharap, dengan adanya Pansus kejadian serupa tidak lagi terulang. Selain tentu saja kata dia, agar ada pemberdayaan aset yang lebih maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita pernah temukan di Tasikmalaya. Ada aset milik Pemprov yang dulunya bekas aset perusahaan daerah. PDAP kalau tidak salah namanya. Asetnya ternyata sebagian sudah dimenangkan oleh orang yang mengaku ahli waris. Padahal itu adalah aset Pemprov. Nah hal ini jangan sampai terulang lagi. Belum lagi contoh lain seperti di Kabupaten Bogor, disana ada sekitar 165 situ. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan baik air baku, irigasi ataupun pariwisata. Makanya kita harap, dengan adanya Pansus, masalah ini bisa terselesaikan,” jelasnya. (Yuliantono)