DPRD Matangkan Raperda Pelayanan Air Minum 

DPRD Matangkan Raperda Pelayanan Air Minum 
istimewa



INILAH, Bogor - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor. Tahap saat ini melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersamaan berbagai elemen masyarakat termasuk Forum Komunikasi Pelanggan di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor pada Rabu (3/3/2021) sore.

 

Hadir dalam RDP, Dirum dan Dirtek Perumda Tirta Pakuan yaitu Revelino Rizki serta Ardhani Yusuf juga jajaran Manager bersama Asisten Manager Tirta Pakuan.


 

Ketua Pansus Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, R. Laniasari mengungkapkan, pihaknya cukup banyak masukan yang disampaikan peserta rapat. Masukan itu nantinya akan menjadi bahan pembahasan di internal Pansus. 

 

"RDP hari ini cukup banyak masukan yang disampaikan masyarakat, terkait poin sosial dan kemudian tentang perluasan jaringan pelayanan air minum karena bagian untuk capaian RPJMN 2024," ungkap Lania. 

 

Lania menggarisbawahi, dari masukan yang disampaikan mayoritas mengenai perbedaan tarif di kawasan yang sama. Seperti jumlah keluarga sama tetapi berbeda tarif yang dibebankan dalam rekening tagihan air. Disamping itu, ada juga kebutuhan air di wilayah yang belum tercakup layanan Perumda Tirta Pakuan. Lania juga menyebutkan, raperda ini dibuat guna penyesuaian dengan Perda 2/2014 dan Permendagri 71/2016. Mengingat sudah ada perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perumda. 

 

"Untuk pasal per pasal nanti akan dibahas di internal Pansus, termasuk dengan bagian hukum, Perumda Tirta Pakuan dan dibantu oleh staf ahli," terang politisi PDI Perjuangan itu.

 

Sementara Dirum Perumda Tirta Pakuan, Revelino Rizki membenarkan, pihaknya mendapat beberapa masukan dari masyarakat dalam RDP tersebut. Diantaranya berkaitan fungsi sosial kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, disamping fungsi ekonomi atau PAD kepada Pemerintah Kota Bogor. Ada pula pasal yang diperdebatkan antara Pasal 25 dan 42. Kedua pasal itu, kata Revelino, berbeda dimana Pasal 25 tentang pembacaan meter, sedangkan Pasal 42 tentang pemutusan rekening tagihan apabila tidak membayar selama dua bulan. 

 

"Kemudian terkait tarif tidak dibahas hanya mengenai biaya beban tetap yang memang sesuai Permendagri 71/2016," terangnya.

 

Rivelino menjelaskan, pihaknya pasti akan melakukan pembahasan kembali bersama Pansus setelah dibahasnya pasal per pasal dalam raperda tersebut.

 

"Iya masih butuh pembahasan lagi," ujarnya.

 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansus, Rusli Prihatevy mengatakan, layanan ini kan sebenarnya turunan daripada aturan yang mana dari PDAM menjadi Perumda, tentunya turunan kebawah nya harus disesuaikan salah satunya adalah berkenaan dengan produk layanan air minum. Ini sangat penting, tadi sudah dibahas bahwa RDP langkah DPRD ingin mendapatkan masukan dari masyarakat tentunya dalam menyikapi langkah dari penyempurnaan perda pelayanan air minun

 

"Kami sudah mendengar masukan berkaitan dengan sisi regulasi yang diatur sangat banyak seperti tarif, sanksi dan lainnya. Harapan kami bahwa apa yang menjadi masukan masyarakat harus dapat diakomodir karena bagian dari prioritas kemdala-kendala yang ada di masyarakat. Jadi kami nanti pansus akan menindalkanjuti bagaimana kedepan agar yang menjadi pembahasan kami kali ini akan dikawal bersama-sama karena itu bagian daripada kepentingan masyarakat Kota Bogor," tuturnya.

 

Namun, Rusli menyayangkan, RDP ini sangatlah penting, hanya saja sayang Dirut Tirta Pakuan tidak bisa hadir karena kegiatan ditempat lain.

 

"Harusnya hadir, karena ini penting," tegasnya.

 

Ditempat yang sama, anggota Pansus, H.M. Zenal Abidin mengatakan, bahwasanya RDP ini untuk mendengarkan masukan dari stekholder terkait pelayanan air minum Kota Bogor.

 

"Selain adanya perluasan, diperlukan juga peningkatan layanan oleh Tirta Pakuan Kota Bogor. Banyak masukan dari masyarakat yang mengarah ke situ," pungkasnya. (rizki mauludi)