Selewengkan Dana Bos, Eks Kepsek SMKN 1 Kuningan Segera Disidangkan

Selewengkan Dana Bos, Eks Kepsek SMKN 1 Kuningan Segera Disidangkan



INILAH, Bandung- Selewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Luragung, Kabupaten Kuningan Mamat Rachmat (57) segera jalani sidang dakwaan. 

Panmud Tipikor PN Bandung Yuniar R mengatakan, berkas atasnama Mamat Rachmat baru dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuningan dan sudah teregister di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung. 

"Berkasnya baru masuk tadi pagi. Tapi sudah teregister dengan nomor perkara 18, dan tinggal penunjukan majelis dan paniteranya," katanya kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (4/3/2021). 


Jika sesuai prosedur, biasanya jika berkas sudah masuk kemungkinan besar nanti sore atau besok hakim yang akan menyidangkan sudah ditentukan, begitu juga dengam panitera yang menangani perkaranya. 

"Kemungkinan sidang perdananya minggu depan," ujarnya. 

Seperti diketahui Mamat Rachmat ditangkap polisi terkait kasus dugaan korupsi dana BOS sumbangan pendidikan (DSP) tahun 2014-2015. Uang hasil korupsi itu diduga  digunakan Mamat untuk membayar cicilan mobil pribadinya.

Dari hasil penyelidikan Polres Kuningan diketahui Mamat melakukan pemotongan anggaran kegiatan sekolah dan penyisihan anggaran sarana prasarana yang bersumber dari dana sumbangan pendidikan.

"Modus tersangka dalam melakukan korupsi dengan cara melakukan pemotongan anggaran sebesar 15 persen dari setiap kegiatan sekolah dan menyisihkan anggaran sarana prasarana," ungkap Kasat Reskrim Polres Kuningan Danu.

Uang hasil korupsi itu menurut Danu digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi di antaranya menambah penghasilan bulanan dan membayar cicilan kendaraan berupa mobil. Dari audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kuningan, tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 290 juta. 

Atas perbuatannya MR dijerat pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.