Untuk PEN Pemkot Intens Komunikasi Dengan KSP

Untuk PEN Pemkot Intens Komunikasi Dengan KSP
istimewa



INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah intens melakukan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), komunikasi vertikal itu dilakukan paska pemerintah pusat menyetujui pengajuan pinjaman lunak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meski pinjaman yang diajukan ke pemerintah pusat tidak semuanya disetujui.
 
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, Pemkot sebelumnya sudah mengajukan beberapa proyek strategis di Kota Bogor agar mendapatkan pembiayaan melalui pengajuan pinjaman PEN. 
 
"Namun, karena hanya proyek penataan kawasan Suryakencana yang disetujui oleh pemerintah pusat, maka untuk pengajuan proyek lainnya yang membutuhkan pembiayaan besar, Pemkot Bogor mencari alternatif lainnya," ungkap Dedie kepada wartawan pada Kamis (4/3/2021).
 
Dedie menerangkan, Pemkot Bogor tahun ini mengajukan anggaran meliputi pembangunan dua blok RSUD Kota Bogor senilai Rp255 miliar, pembangunan jembatan Otista senilai Rp120 miliar dan pembangunan jembatan Sempur Rp75 miliar, sedangkan pengembangan kawasan Suryakencana nilai pengajuannya Rp30 miliar
 
"Memang kami kan sudah masukan ke PEN, tetapi karena tidak bisa memakai anggaran multi years itu maslahanya. Jadi yang namanya membangun jembatan tidak mungkin cuma delapan bulan atau sembilan bulan. Membangun jembatan itu bisa setahun delapan bulan pengerjaanya," tambahnya.
 
Dedie menambahkan, sehingga Pemkot Bogor, langsung bergerak cepat untuk mengambil opsi pembiayaan lain karena melihat kebutuhan untuk pembangunan dua jembatan tersebut sangat urgen.   
 
"Kami cari alternatif lain, termasuk juga kordinasi dengan pemetintah pusat. Agar bagaimana dua jenbatan yang krusial di tengah kota Bogor ini bisa ditangani melalui bantuan pusat," tuturnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudi Mashudi mengatakan, mulanya Pemkot Bogor memiliki 10 rencana usulan program prioritas percepatan pembangunan. Pertama, penataan pasar dan sekitar pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan untuk udnerpass KS Tubun, penataan Gor Pajajaran, Pembangunan atau rekontruksi Jembatan Otista. 
 
"Kemudian, pembangunan dan pembebasan lahan under pass Jalan Kebon Pedes-Jalan Pemuda, Pembangunan Fly Over Jalan MA Salmun, Pembangunan Fly Over Jembatan Merah, Pembebasan lahan dan pembangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR), pembangunan under pass Baranangsiang, dan terakhir pembangunan trem," terangnya.
 
Namun, pada tahun ini Pemkot Bogor hanya mengajukan beberapa kegiatan prioritas. Teranyar, Pemkot Bogor sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Salah satu yang ditunjau adalah rencana pembangunan proyek park and ride. 
 
"Kami sudah bersurat, dan mempersiapkan beberapa hal terkait administrasinya, lahan, rencana DED kegiatan yang diusulkan melalui pemerintah pusat," paparnya.
 
Masih kata Rudi, sedangkan Pemkot Bogor juga meminta agar pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan under pass Jalan Kebon Pedes-Jalan Pemuda, serta penataan Gor Pajajaran. Kemudian, pengadaan tanah untuk pembangunan BIRR di Kecamatan Bogor Selatan. 
 
"Serta untuk membangun jembatan Sempur dan Otista. Setelah rapat dengan KSP, surat sudah kirim, dan setelah rapat dengan Kantor Staf Presiden, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), ada beberapa nomen klatur yang harus direvisi. Pengajuan surat wali kota sudah disampaikan kembali kesana," jelasnya.
 
Rudi berharap, pemerintah pusat dapat mengakomodir usulan Pemkor Bogor tersebut, meski demikian, dari semua usulan yang dilakukan yang paling siap untuk dikerjakan yakni Pembangunan atau rekontruksi Jembatan Otista. 
 
"Untuk under pass Kebon Pedes harus pengadaan tanah, yang siap itu Jembatan Otista, karena lahan sudah dibebaskan dan DED-nya sudah ada, itu sudah siap. Saya harap pengerjaanya seperti Fly Over Martadinata, kami terima jadi," pungkasnya. (rizki mauludi)