Pemkot Tunggu Arahan Pusat Soal Jaring Pengaman Sosial

Pemkot Tunggu Arahan Pusat Soal Jaring Pengaman Sosial
istimewa



INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum bisa memastikan alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada tahun ini. Pemkot Bogor masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait salah satu upaya penanganan Covid-19 tersebut. 

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, untuk jaring pengaman sosial pada 2021, pemerintah belum mendapatkan instruksi untuk melaksanakan alokasi jaring pengaman sosial untuk non Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS).

"Sehingga, Kota Bogor masih bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat, mengacu pada data sesuai DTKS Kota Bogor," ungkap Dedie.


Dedie melanjutkan, sebab Pemkot Bogor tidak bisa begitu saja mengalokasikan anggaran untuk bansos jaring pengaman sosial pada APBD dan harus menunggu instruksi dan arahan pemerintah pusat.

"Jadi kami masih bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat. Masih dari yang dianggarkan pemerintah pusat sesuai data DTKS kita. Bukan kemudian kita alokasikan sendiri (pada APBD) bantuan untuk non DTKS," tambah Dedie.

Sekadar diketahui, bansos Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bogor sempat dialokasikan dan disalurkan oleh Pemkot Bogor pada tahun 2020 lalu, yang dibagi menjadi empat tahapan.

Sementara itu, Ketua Pansus Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Karnain Ashyar, menuturkan, dewan mengu­sulkan penguatan dan penanga­nan kesehatan. Termasuk lapis penanganan ekonomi secara responsif kepada kelompok terdampak dengan regulasi. Kenapa bansos tidak terang­garkan, karena mereka menunggu regulasi dari pe­merintah pusat, termasuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Wifi tingkat RW,” tuturnya.

"Awalnya tidak dianggarkan pada 2021, namun karena kebijakan pusat dan pemkot menunda pelaksanaan PJJ, akhirnya kita mendapat kon­firmasi akan dilakukan per­geseran anggaran pada Maret 2021 dialokasikan kembali Wifi RW untuk dukungan PJJ," ungkap Karnain.

Menurutnya, hal tersebut didapat dari refocusing terkait rencana pengalokasian kembali ang­garan untuk dukungan wifi publik. Sedangkan perintah dari pemerintah pusat ter­kait vaksinasi dan PPKM.

"Kalau untuk yang lain-lain pemkot masih menunggu arahan pemerintah pusat. Sumber yang di-refocusing masih dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana In­sentif Daerah (DID) sebesar 8 persen dari alokasi DAU. Untuk DID belum ada ang­kanya. Yang jelas mereka menunggu regulasi dari pusat," pungkasnya.

Diketahui jumlah penerima bansos di Kota Bogor waktu itu diperkirakan sebanyak 28.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan besaran bantuan Rp500 ribu untuk masing-masing KPM. (rizki mauludi)