Biden Tandai Peringatan Selma, Perluas Akses Mencoblos

Biden Tandai Peringatan Selma, Perluas Akses Mencoblos
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (antara)



INILAH, Washington - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menandatangani perintah eksekutif pada Minggu yang dirancang untuk memudahkan warga Amerika memilih, ketika Partai Republik di seluruh negara itu berusaha membatasi hak suara setelah pemilu 2020, kata pejabat Gedung Putih.

Perintah Biden datang pada peringatan 56 tahun "Minggu Berdarah" pada 1965 ketika pasukan negara dan polisi menyerang demonstran hak-hak sipil di Selma, Alabama, yang memprotes diskriminasi rasial di tempat pemungutan suara.

Pada Rabu, Demokrat di DPR mengesahkan undang-undang untuk memperbarui prosedur pemungutan suara dan meminta negara bagian untuk menyerahkan tugas menata ulang distrik kongres ke komisi independen. RUU itu menghadapi peluang sulit untuk lolos ke Senat.


Perintah Biden mengarahkan badan-badan federal untuk menyerahkan rencana dalam 200 hari yang menguraikan langkah-langkah untuk memperluas pendaftaran pemilih dan mendistribusikan informasi pemilu kepada para pemilih. Ini juga mengarahkan kepala pejabat informasi A.S. untuk memodernisasi laman federal dan layanan digital yang memberikan perincian sedemikian rupa.

Dorongan oleh politisi Demokrat untuk mempermudah pemungutan suara datang ketika anggota parlemen Republik di puluhan negara bagian telah bergerak untuk membatasi akses suara setelah kekalahan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilihan November.

Trump secara keliru mengklaim pemilu 2020 dicurangi dan mengkritik upaya pemungutan suara melalui surat yang dilakukan selama pandemi virus corona. Pada 6 Januari, setelah rapat umum di mana Trump mendesak mereka untuk bertarung, para pendukungnya menyerbu Capitol AS ketika anggota parlemen bertemu untuk mengesahkan kemenangan Biden.

"Bangsa kami baru saja menyaksikan pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Capitol. Dan kami berada di tengah serangan baru yang agresif terhadap hak suara yang terjadi saat ini di badan legislatif negara bagian di seluruh negeri," kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan, Sabtu.

"Sebagaimana presiden merumuskannya dalam perintah eksekutif ... itu adalah tugas kami untuk memastikan bahwa pendaftaran untuk memberikan suara dan tindakan pemungutan suara dibuat sederhana dan mudah bagi semua yang berhak untuk melakukannya," kata pejabat itu.

Lebih dari 250 RUU dengan ketentuan yang membatasi akses pemungutan suara telah diperkenalkan di 43 negara bagian selama sesi legislatif saat ini, kata pejabat itu, mengutip laporan dari Brennan Center for Justice.

Perintah eksekutif Biden juga akan mengarahkan badan-badan federal untuk membantu negara bagian dengan pendaftaran pemilih, mendorong Administrasi Layanan Umum untuk mengajukan rencana memodernisasi laman Vote.gov, dan mengamanatkan langkah-langkah untuk meningkatkan akses pemungutan suara bagi karyawan federal, pemilih luar negeri dan anggota militer tugas aktif. (antara)