Sepakat! DPC Partai Demokrat Kota-Kabupaten Cirebon Sebut KLB Sumut Ilegal

Sepakat! DPC Partai Demokrat Kota-Kabupaten Cirebon Sebut KLB Sumut Ilegal
ilustrasi/antara foto



INILAH, Cirebon - Munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021), menimbulkan reaksi beragam di daerah. Banyak kader yang mengaku geram dengan gerakan tersebut. Mereka menilai,  KLB tersebut ilegal karana tidak memenuhi syarat sesuai dengan AD/ART partai.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Heriyanto. Dirinya meminta, supaya para kader Demokrat di daerah meminta agar KemenkumHAM tidak menyetujui hasil kongres yang dianggap ilegal tersebut.

"Meskipun Partai Demokrat bisa menyelenggarakan KLB, tapi harus sesuai dengan syarat AD/ART partai. KLB bisa diselenggarakan apabila dihadiri 2/3 ketua DPD Demokrat se-Indonesia. Lagi pula harus ada persetujuan dari Majlis Tinggi Partai Demokrat," kata Heriyanto, Minggu (7/3/2021)


Menurutnya, yang hadir dalam KLB itu rata-rata DPC yang sudah di-Plt sebelum KLB berlangsung. Ditambah lagi, hanya  ada 30 DPC saja yang hadir. Kemudian, DPD yang hadirpun, adalah para kader yang sudah dipecat dari Partai Demokrat.

Dirinya menilai, keabsahan KLB tersebut tidak ada dan terkesan dipaksakan. "KLB kemarin itu itu ilegal dan terkesan dipaksakan. Lagi pula, harusnya acara kemarin itu dibubarkan, karena sudah melanggar protokol kesehatan. di keabsahannya tidak ada. Aparat harusnya memberikan sanksi atas digelarnya KLB kemarin," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, Muhammad Handarujati Kalamullah (Andru). Dia menganggap, KLB  tidak pernah ada. Alasanya, pelaksanaan KLB sesuai AD ART dilaksanakan oleh DPP dan harus sepersetujuan Majelis Tinggi. Dihadirinyapun oleh 2/3 DPD dan 1/2 DPC, yang memiliki suara sah dan punya SK dari DPP.

"KLB kemarin yang hadir itu mewakili siapa. Ketua DPD dan DPC se indonesia tidak pernah mengkuasakan suaranya kepada orang lain karena sudah membuat surat pernyataan. Tidak ada pemilik suara sah yang hadir disana. KLBnya sendiri dilaksanakan oleh mereka yang sudah diberhentikan oleh DPD," ucap Andru.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrat, Mahmud Jawa memastikan, KLB kemarin bukanlah apa-apa dan tidak usah ditanggapi. Buktinya, pihak pemerintah sendiri juga menilai, KLB itu lebih kepada temu kangen saja. Pernyataan tersebut, terlontar langsung dari Menteri Polhukam, Mahfud MD. 

"Tidak ada yang perlu di khawatirkan atas KLB kemarin. Pak Mahfud kan orang pemerintah, dan dia bikin pernyataan bahwa itu adalah hanya temu kangen para kader saja. Jelas dong sekarang posisi pemerintah ada dimana. Silahkan terjemahkan sendiri," ujar Jawa.

Jawa menambahkan, ilegalnya KLB kemarin karena yang menjadi ketua terpilihnya saja, keanggotaan di Partai Demokratnya, diragukan. Artinya, bukan tidak mungkin ketua terpilih hasil KLB malah sama sekali tidak mempunyai KTA Partai Demokrat.

"Jadi apa yang diresahkan untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Toh saya malah balik bertanya, ada tidak dari kader Partai Demokrat Kabupaten Cirebon yang mendukung Muldoko sebagai ketua hasil KLB. Tidak ada kan, jadi jelas sudah semuanya. Kami tetap solid mengakui AHY sebagai Ketum kami," tukasnya. (maman suharman)