Apeksi Minta Dana Kelurahan Dialokasikan Kembali

Apeksi Minta Dana Kelurahan Dialokasikan Kembali
istimewa



INILAH, Bogor - Rapat dewan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah pada Sabtu (6/3/2021) sore.

 

Bima Arya mengatakan, bahwa, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan. Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.


 

"Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan. Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan," ungkap Bima.

 

"Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi," tambahnya.

 

Kemudian terkait dengan Pilkada serentak, lanjut Bima,  meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.

 

"Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain," terangnya.

 

Bima juga mengatakan, tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. 

 

"Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga," tuturnya.

 

Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial. 

 

"Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota," paparnya Bima.

 

Bima menegaskan, Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.

 

"Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia," jelasnya.

 

Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya. 

 

"Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi," kata Bima. (rizki mauludi)