Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Perkuat Perekonomian Nasional

Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Perkuat Perekonomian Nasional
istimewa



INILAH, Bandung - Akhir pekan lalu, DJP Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi Klaster Perpajakan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di Kota Bandung. Sebelumnya, sosialisasi serupa digelar di Semarang dan Jakarta.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Erna Sulistyowati mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu, roadshow UU Ciptaker Kluster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan ini diselenggarakan di berbagai kota. 

Menurutnya, acara diikuti wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Bandung Raya, asosiasi dan tax center yang berada di wilayah Kanwil DJP Jabar I. Selain digelar di Hotel Intercontinental, acara pun disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DitjenPajakRi.


Dalam acara talkshow itu, Kepala KPP Pratama Soreang Arif Priyanto mengungkapkan empat tujuan utama klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini untuk menjawab permasalahan dan tantangan perpajakan yang selama ini terjadi.

“Latar belakang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, salah satunya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan mendorong investasi agar menyerap tenaga kerja seluas-luasnya,” kata Arif.

Untuk mendukung itu, dia menjelaskan diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan.Termasuk tiga UU Perpajakan yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Melalui UU Cipta Kerja ini, lanjutnya, wajib pajak semakin dimudahkan. Terlebih, pada masa pandemi seperti saat ini. Dia menyebutkan, dalam kondisi pandemi seperti ini pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Semisal dengan membebaskan dividen dari pengenaan pajak penghasilan.

Perubahan aturan pajak juga terjadi dalam ketentuan terkait penetuan subjek pajak orang pribadi. Warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia diakuinya menjadi subjek pajak dalam negeri. 

Tak hanya itu, kebijakan penentuan sanksi perpajakan juga diatur dalam Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja ini. Arif menuturkan, semua itu ditujukan untuk kemudahan berusaha di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan iklim berusaha. 

“Jika hal itu dapat ditingkatkan maka akan meningkatkan penerimaan pajak,” tambahnya. 
Sedangkan, Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan ada empat tujuan yang diharapkan dengan keberadaan Klaster Perpajakan UU Ciptaker ini. Yakni, meningkatkan investasi, mendorong kepatuhan wajip pajak, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dalam iklim berusaha.

Hadiyanto menjelaskan, selain melakukan perbaikan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, saat ini pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan seperti fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Dia pun menuturkan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar bagi perekonomian. Namun, Indonesia belajar dari setiap krisis dan meneruskan reformasi. Program vaksinasi saat ini berjalan. Vaksinasi diakuinya menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan confidence masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.

“Ada KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), fasilitas perpajakan, kemudahan berusaha, perizinan, sistem online satu atap dan sebagainya itu kita akselerasi. Stabilitas politik juga sangat baik dan berbagai fasilitas kita sediakan. Jadi, investor asing jangan ragu lagi, silakan datang, silakan invest di Indonesia,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyampaikan klaster perpajakan UU Cipta Kerja merupakan upaya nyata melakukan langkah fundamental secara struktural. Dengan adanya terobosan UU Cipta Kerja, dia memprediksi investor akan berbondong-bondong menanamkan modalnya di negeri ini.

“Market kini sudah mulai membaik, capital inflow sudah baik, saham-saham mulai rebound, komoditas (kelapa sawit dan batura) suda mulai naik. Sehingga, tahun 2021 ini kita optimis recovery akan tumbuh dengan baik,” ujarnya. (dnr)