Budi Sebut Dana Komando di PT DI Sudah Lama Ada

Budi Sebut Dana Komando di PT DI Sudah Lama Ada
Foto: Ahmad Sayuti



INILAH, Bandung - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso menegaskan sistem kemitraan di perusahaan pelat merah itu sudah ada saat dirinya pertama masuk pada 2007.

Hal itu diungkapkan Budi saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi  PT DI, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (8/3/2021).

Dalam keterangannya di hadapan majelis T Benny Eko Supriadi, Budi menyebutkan semenjak ditunjuk menjadi Dirut di PT DI sistem mitra penjualan sudah ada. Bahkan, hal itu ada peraturan direksinya.


“Memang sudah ada, dan saat tanya ada aturannya. Memang ada,” katanya.

Dia menjelaskan, diadakannya mitra penjualan sendiri lantaran saat itu PT DI diambang pailit, saking pailitnya untuk membayar gaji karyawan pun tidak ada. Bahkan, saat itu perusahaan sebesar PT DI tidak mempunyai fasilitas perbankan.

”Sehingga kalau ada orang yang mau menanggulangi dulu (donatur) dan kita bayar setelahnya. Itu salah satu cara kita cari orang yang mau membiayai. Karena pinjam ke bank tidak bisa, apalagi ke pemerintah,” ujarnya.

Soal adanya permintaan dari user, lanjutnya, Budi mengaku tidak pernah langsung ke dirinya. Namun, selalu ada laporan dari direksi tiap direktorat. Saat itu istilahnya bukan dana khusus melainkan dana komando.

”Tapi dana itu bukan ke individu, tapi ke instansi. Karena dulu saya di Pindad jual senjata, dan ada dana komando,” tegasnya.

Jadi, Budi mengaku tujuan adanya kemitraan adalah untuk mendapatkan kontrak. Pertimbangannya, jika PT DI saat itu tidak dapat kontrak, maka akan ditutup. Bagaimana caranya mendapatkan kontrak itu tanggung jawab mitra penjualan.

Apalagi, saat itu dirinya pernah diamanatkan almarhum BJ Habibie jika perusahaan penerbangan ini merupakan cita-cita Presiden Soekarno dan presiden seterusnya, dan diusahakan jangan sampai ditutup.

“(Besaran fee) saya gak tahu. Jadi jika ada orang yang akan memberikan kami pekerjaan kami ambil. Bagaimana caranya itu yang mengatur bagian operasional,” katanya.

Ditanya JPU KPK soal istilah dua digit untuk komisi atau fee mitra penjualan, Budi mengaku tidak pernah menjanjikan seperti itu. Namun, jika ada program pekerjaan maka akan diperhitungkan dulu berapa biaya operasionalnya, dan berapa keuntungan untuk perusahaan. 

Jadi, lanjutnya, jangan sampai keuntungan perusahaan sekian persen tapi fee atau komisi untuk mitra penjualan itu lebih besar, dan itu tidak boleh terjadi. Semua itu dibicarakan dalam rapat direksi, tapi jika pekerjaannya kecil cukup di direktorat masing-masing.

”Saat itu Direktur Air Craft Budi Wuraskito sampaikan ke saya ada permintaan dana komando. Kemudian dirapatkan dengan BOD jika pembayaran fee ke mitra diusahakan seminimal mungkin,” ujarnya.

Ditanya sumbernya dari mana, Budi mengaku semua diserahkan ke kemitraan dan dibagian direktorat masing-masing. Jadi jika ditanya feenya 12 persen tidak seperti itu, dan single digit itu juga tidak mutlak 9 persen.

”Kalau gak salah (mitra) minta 12 persen. Saya bilang nggaklah, kalau bisa seminimal mungkin. Single digit juga tidak mutlak 9 persen. Saya gak mungkin berikan segitu, tapi keuntungan perusahaan dibawah,” tegasnya.

Dia pun mengungkapkan jika pekerjaan dengan mitra ini diadakan PT DI untuk mendapatkan dana komando, dan itu jadi salah satu syarat yang dikehendaki si pengguna. (Ahmad Sayuti)