Tilap Dana Desa, Mantan Kades Rajadatu Segera Disidang

Tilap Dana Desa, Mantan Kades Rajadatu Segera Disidang



INILAH, Bandung -  Diduga menggelapkan dana desa sebesar Rp256 juta, mantan Kepala Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Yaya Suryadi segera jalani sidang dakwaan. 

Berkas atas nama Yaya sendiri sudah dilimpahkan ke Pegadilan Tipikor Bandung dan sudah diregister dengan nomor perkara 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. 

"Berkasnya dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kabupaten Tasikmalaya kemarin, Senin (8/3/2021)," kata Panmud Tipikor PN Bandung, Yuniar Rohmatullah di Jalan RE Martadinata, Selasa (9/3/2021). 


Dugaan korupsi yang dilakukan Kades Rajadatu Yaya Suryadi terjadi saat Desa Rajadatu menerima bantuan tahun 2018 sebesar Rp 794 juta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya. 

Saat proses pencairan memasukan ke rekening pribadi sebesar Rp 256 juta dan dipakai untuk keperluan sendiri. Praktik dugaan korupsi tersebut diketahui ketika anggaran sudah digunakan dan tersangka harus menyesuaikan anggaran dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Tersangka  membuat bon yang kemudian diketahui palsu berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian keuangan negara sebesarRp256 juta.

"Saat ini tengah prosws penunjukan panitera pengganti. Kemungkinan sidangnya minggu depan;" ujarnya. 

Kepada terdakwa disangkakan dakwaan Kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Subsidiair Pasal 3  jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau kedua pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ahmad sayuti)