Tata Kelola Dana Desa Mendekati Sempurna

Tata Kelola Dana Desa Mendekati Sempurna
INILAH, Palembang - Tata kelola dana desa setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, hal ini dibuktikan dengan penyerapan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. 
 
Dia menjelaskan, pada awal penyalurannya di tahun 2015 dana desa hanya terserap sebesar 82 persen. Namun dalam waktu lumayan singkat serapan itu meningkat pesat menjadi 99 persen di tahun 2018 kemarin. Bahkan akuntabilitas tata kelola dana desa sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga dunia.
 
"Penyerapan itu apa, dana desa itu dibagi dalam 3 tahap. Tahap berikut tidak akan bisa cair kalau laporan dan hasil audit tahap sebelumnya belum diterima dengan baik oleh inspektorat kabupaten. Jadi 99 persen itu berarti tata kelolanya sudah semakin baik," kata Eko dalam seminar dan 'workshop' nasional Tata Kelola Pemerintahan Desa di Palembang, Rabu (27/02/2019).
 
Tata kelola yang baik tersebut, kata Eko, merupakan kerja keras dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan pendampingan dari pendamping desa, serta dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK yang memiliki komitmen kuat dalam membantu mengelola dana desa agar menjadi lebih baik dengan penyerapan yang terus meningkat. 
 
Lebih lanjut Eko mengakui bahwa untuk penyaluran Dana Desa yang saat ini berjalan cukup baik bukan tanpa tantangan dan masalah. Berbagai permasalahan muncul terjadi karena pada awalnya kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman mengelola keuangan negara, dan kondisi geografis dan infrastruktur dasar di banyak desa masih sulit.
 
"Meskipun ada beberapa persoalan, dengan diawasi oleh banyak pihak, sehingga jumlah yang bermasalah sangat kecil jika dibandingkan dengan yang memanfaatkan Dana Desa dengan baik," katanya.
 
Pengawasan penyaluran dana desa, tambah Eko, Kemendes PDTT telah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan kepolisian, kejaksaan, KPK dan pihak lainnya agar penyalurannya berjalan dengan lancar. Setiap kali terjadi penyelewengan dana desa masyarakat diimbau untuk langsng melaporkannya ke inspektorat kabupaten setempat untuk ditindaklanjuti.
 
"Kalau memang ada penyelewengan nanti bisa dilaporkan kepenegak hukum atau langsung dilaporkan ke penegak hukum juga bisa tanpa perlu ke inspektorat kabupaten. Tapi untuk laporan ternyata banyak kasus karena kesalahan administratif saja. Kalau hanya kesalahan administratif kita sudah minta untuk tidak dikriminalisasi, kita berikan pendampingan agar tata kelola dana desa itu menjadi lebih baik," katanya.
 
Lebih lanjut Eko menyinggung terkait jumlah jalan desa sepanjang 191 ribu kilometer selama 4 tahun yang dibangun di desa-desa. Menurutnya, angka tersebut bila dibagi oleh 74.954 desa selama 4 tahun rata-ratanya sekitar 2,5 kilometer. 
 
"Kalau setahun rata-ratanya sekitar 600 meter perdesa pertahun. Jadi ini bukam sim salabim. Infrastruktur yang terbangun dengan dana desa secara masiv selama 4 tahun ini tidak pernah terjadi dalam sejarah indonesia," katanya.