Pemkot Bandung Akan Tertibkan APK Melanggar

Pemkot Bandung Akan Tertibkan APK Melanggar

PEMERINTAH Kota Bandung bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar aturan pada Rabu (6/3) mendatang. Selain menegakan aturan, langkah ini juga untuk menjaga estetika Kota Bandung.

Pada penertiban nanti, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana telah menginstruksikan kepada para petugas untuk tidak tebang pilih. Semua yang melanggar, harus ditertibkan. "Semua yang melanggar, harus ditertibkan. Pemkot Bandung akan hadir bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, dan rekan-rekan di kewilayahan untuk menertibkan APK," ujar Yana saat rapat koordinasi penertiban APK di Balai Kota Jalan Wastukancana, Senin (4/3)

Yana berharap, dari pertemuan ini, penertiban APK dapat dilakukan bersama-sama. "Karena hal ini awalnya berangkat keluhan masyarakat. Jadi saya berharap agar aparat di kewilayahan dapat menjadi mata dan telinganya Pemerintah Kota. Pemkot akan hadir bersinergi dengan kawan-kawan aparat di kewilayahan," tutur Yana.

Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky Muhammad Zam Zam mengapresiasi Pemkot Bandung atas sinergi yang sudah terbangun, khususnya perihal regulasi kampanye."Kami sudah mendapat rekomendasi mengenai APK yang menyalahi aturan dari Panitia Pengawas (Panwas) di kewilayahaan. Sebelumnya, kami sudah mengimbau agar pemasangan APK ini sesuai regulasi. Jika mengindahkan imbauan, kami tertibkan," ujar Zacky.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti menambahkan, pelanggaran terbanyak pemasangan APK yaitu tidak dipasang pada tempat yang seharusnya. Padahal regulasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018.

Misalnya untuk baliho, bilbor, atau videotron itu ukurannya paling besar yaitu 4 meter kali 7 meter; spanduk, paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter; dan umbul-umbul, paling besar ukuran 5 meter x 7 meter.

Di saat bersamaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cimahi juga menyoroti minimnya kesadaran sejumlah Partai Politik (Parpol) yang acuh terhadap surat tembusan kampanye para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg).

Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy mengungkapkan, beberapa Parpol di Kota Cimahi yang tak pernah memberikan surat tembusan kampanye itu adalah Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kalau yang lain sudah tertib,. Padahal kalau mengikuti aturan, mereka harus memberikan laporan tertulis," katanya saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang, Senin (4/3).

Pelaksanaan kampanye Pemilu 2019, termasuk Pileg sudah berlangsung sejak 23 September 2018, dan berakhir pada 13 April mendatang. Artinya, selama lima bulan pelaksanaan kampanye, beberapa partai tercatat itu tak pernah memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye.

Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 27 yang mengatur seputar kampanye terbatas. Petugas kampanye harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian, yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

"Mestinya 7 hari sebelum pelaksanaan (kampanye) sudah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi dan tembusan KPU dan Bawaslu Kota Cimahi," ujarnya.

Memang dalam aturan itu, Bawaslu tak bisa memberikan sanksi pembubaran pelaksanaan kampanye kepada Parpol yang tak memberikan surat tembusannya. Kecuali, jika pelaksanaan kampanye itu menimbulkan potensi kerawanan. Tapi tetap saja surat tembusan itu harus sampai ke Bawaslu.

Menurut Jusapuandy, surat tembusan pelaksanaan kampanye itu sangat penting. Pasalnya, itu menjadi salah satu dasar legalitas mereka melakukan kampanye dan acuan bagi Bawaslu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

"Risikonya ketika tak ada surat pemberitahuan itu contohnya, jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti ada penolakan masyarakat, itu gak bisa dilaporkan karena kegiatannya (kampanye) juga tak dilaporkan," ujarnya.

Jusapuandy mengklaim, pihaknya sudah sering memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada semua Parpol, khususnya yang tercatat belum pernah memberikan surat tembusan. Menurutnya, kebanyakan kurang mengerti terkait regulasinya.