Pemkot Bekasi Gelar Operasi Pasar Murah

Pemkot Bekasi Gelar Operasi Pasar Murah
Ilustrasi (antara)



INILAH, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mulai menggelar operasi pasar murah guna mengantisipasi potensi lonjakan harga saat Ramadhan hingga Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Operasi pasar murah mulai digelar, hari ini di Halaman kantor Kecamatan Bekasi Utara," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Kariman di Bekasi, Rabu.

Dia mengatakan operasi serupa juga dijadwalkan di lima lokasi lainnya antara lain di Halaman Kantor Kecamatan Rawalumbu pada Jumat (23/4), serta Halaman Kantor Kelurahan Pedurenan pada Senin (26/4).


Kemudian di Halaman Kantor Kecamatan Jatisampurna yang direncanakan pada Kamis (29/4), Kantor Kecamatan Jatiasih pada Senin (3/5), dan terakhir di Halaman Kantor Kecamatan Bekasi Selatan pada Rabu (5/5) mendatang.

Kariman mengatakan harga kebutuhan pokok biasanya melonjak saat Ramadhan dan Idul Fitri. Operasi pasar murah ini menjadi solusi bagi warga yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok di bawah harga pasar.

"Tentunya lonjakan harga itu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah terlebih Bulan Ramadhan tahun ini kita masih dalam kondisi yang cukup prihatin, dampak pandemi masih begitu terasa bagi masyarakat," katanya.

Menurut Kariman kenaikan harga sejumlah komoditas juga dapat membuat inflasi semakin meninggi sehingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu melakukan upaya antisipasi untuk meredam kenaikan harga-harga.

"Kami lakukan operasi pasar murah sebagai salah satu upaya untuk membantu menekan laju inflasi di Kota Bekasi. Operasi ini juga sekaligus membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok," katanya.

Kebutuhan sembako menjadi fokus dalam upaya pengendalian harga yang selalu naik saat Ramadan dan Idul Fitri. Pasar murah Pemerintah Kota Bekasi menyediakan kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak, gula, daging, telur, mi instan serta kebutuhan jelang Idul Fitri seperti pakaian hingga minuman sirup kemasan botol.

"Pasar murah ini terlaksana berkat kerja sama pemerintah daerah dengan para pelaku usaha," kata Kariman. (antara)