Lima Kepala Daerah Ciayumajakuning Sepakat Perbolehkan Mudik Lokal

Lima Kepala Daerah Ciayumajakuning Sepakat Perbolehkan Mudik Lokal



INILAH, Cirebon,- Masyarakat yang berada di wilayah III Cirebon meliputi Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) kini dipastikan dapat mudik lokal.

Bupati Cirebon, Imron mengungkapkan, selama masa penyekatan pelarangan mudik, masyarakat Kabupaten Cirebon masih dizinkan untuk melakukan mudil lokal.

Keputusan tersebut menurut Imron merupakan hasil kesepekatan rapat koordinasi lima kepala daerah di Ciayumajakuning. "Bolehlah kalau mudik lokal. Bupati dan Wali Kota di   wilayah III Cirebon sepakat, peraturan untuk warga di wilayah III Cirebon bisa fleksibel," kata Imron, Minggu (8/5/2021).


Imron menjelaskan, salah satu agenda penting dalam rapat tersebut berupa kelonggaran mobilitas bagi warga Ciayumajakuning selama larangan mudik berlaku. Menurutnya, telah disepakati,  mobilitas masyarakat Ciayumajakuning cukup melampirkan identitas dan surat keterangan dari perusahaan  bagi pekerja. Sedangkan warga non pekerja, cukup surat keterangan dari kepala desa atau kuwu.

Imron menyebutkan, kepala daerah di Ciayumajakuning juga menyesalkan keputusan pemerintah pusat. Hal itu berkaitan dengan tidak masuknya  Ciayumajakuning sebagai salah satu wilayah aglomerasi, yang masyarakatnya dibolehkan mudik lokal.  Padahal Ciayumajakuning  merupakan wilayah aglomerasi. Harusnya, tidak dikesampingkan dalam pengecualian mudik lokal, selama larangan mudik berlaku.

"Ciayumajakuning itu yang sebetulnya masih satu hamparan wilayah. Kasian lah mereka banyak yang mencari nafkah, namun tetap wilayah Ciayumajakuning. Makanya kami sepakat, untuk pegawai kami tidak terlalu ketat menerapkan aturan," jelas Imron.

Lebih lanjut Imron, surat keterangan negatif covid-19 yang menjadi sarat umum selama masa larangan mudik ini, tidak diwajibkan. Itu berlaku bagi warga Ciayumajakuning  yang hendak melakukan mudik lokal di Ciayumajakuning. Dirinya mengaku, surat bebas Covid-19 itu sendiri  dikeluhkan banyak warga.

"Masalahnya kan, banyak warga misalnya dari Kabupaten Kuningan, bekerja di Kabupaten Cirebon. Begitupun sebaliknya. Mereka cukup dibekali surat dari perusahaannya," tukasnya. (maman suharman)