Tenaga Honorer Jabar Terancam Tak Terima THR

Tenaga Honorer Jabar Terancam Tak Terima THR



INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan banyak pertanyaan juga keluhan dari non-ASN atau tenaga honorer terkait THR. Namun karena terbentur aturan  yang ditetapkan Pemerintah Pusat sehingga Provinsi Jawa Barat tidak bisa melahirkan kebijakan yang berbeda.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pemberian THR dan gaji ke-13  didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji Ke-13.

Dalam PP itu tersebut dijelaskan bahwa target penerima THR adalah ASN dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) lalu non ASN yang berada di Lembaga Pemerintah non Kementerian itu hanya ada di pusat. Kemudian yang ada di sekretariat DPR dan non ASN yang berada di BLU (badan layanan umum) atau BLUD (badan layanan umum daerah).


“Di daerah, yang non PNS kalau kita menjabarkan dari PP 63 itu, non-PNS yang dapat hanya yang bekerja di lingkungan BLUD karena memang di UU-nya seperti itu. Untuk tenaga non-ASN lainnya memang tidak dapat berdasarkan PP 63 Tahun 2021,” katanya berdasarkan rilis yang diterima, Selasa (11/5/2021).

Merujuk peraturan tersebut hanya non-ASN yang bekerja di BLUD seperti rumah sakit yang bisa mendapatkan hak THR. “Dan itu aturannya dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kendati begitu, dia mengaku, pihaknya sudah berikhtiar agar non-ASN di luar BLUD juga bisa mendapatkan THR. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurutnya sudah membuat dua peraturan gubernur  (Pergun) untuk ASN dan non ASN.

Dua pergub ini menurutnya sudah disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi dan fasilitasi.

“Mendagri hanya dapat memberikan fasilitasi untuk pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN saja, sedangkan yang non-ASN di luar BLUD tidak diberikan rekomendasi/fasilitasi karena sesuai dengan PP 63/2021,” katanya.

Menurutnya Kemendagri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mensosialisasikan aturan tersebut. Pihaknya sendiri sudah meminta agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjelaskan beleid ini di lingkungan kerja masing-masing. “Agar non-ASN bisa memahami ini,” pungkasnya. (rianto nurdiansyah)