Komisi I Soroti Rencana Mutasi Rotasi Pejabat Pemkab Cirebon

Komisi I Soroti Rencana Mutasi Rotasi Pejabat Pemkab Cirebon
Ilustrasi/Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, buka suara. Hal itu terkait rencana Pemkab yang akan melakukan rotasi mutasi, yang digelar akhir atau awal bulan depan. Mereka meminta, Pemkab tidak gegabah melakukan pergantian pejabat. Meskipun Sistem merit belum berjalan, namun Pemkab harus mampu melihat potensi yang dimiliki setiap pejabat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman meminta, Bupati dan Baperjakat, jeli menempatkan pejabat pada masing-masing SKPD. Masa jabatan Bupati Imron yang kurang lebih tiga tahun lagi, harus benar-benar diisi oleh pejabat yang berkompeten. Hal itu, akan berpengaruh kenapa kinerja Bupati dan kelangsungan kemajuan Kabupaten Cirebon.

"Bupati harus bisa memilih pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan kemampuan mereka memenej SKPD. Jangan sampai salah menempatkan orang. Pengaruhnya akan sangat besar untuk kinerja Bupati," kata Abdul Rohman, Minggu (16/5/2021).


Hal senada dikatakan Hasan Basori, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Menurutnya, kewenangan rotasi mutasi ada pada kepala daerah.  Bagaimanapun sistimnya, ranah pergantian jabatan tetap ada di eksekutif. Dewan, hanya punya wewenang sebagai pengawasan. Namun Hasan meminta, supaya Pemkab Cirebon, mau belajar dari masa lalu.

"Wewenang kami hanya pengawasan saja. Tapi saya berharap, Pemkab bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Saya tidak menuduh ada sesuatu, tapi minimal pejabat nanti diisi oleh orang-orang yang berkompeten," ungkap Hasan.

Meskipun sistim merit belum berjalan lanjut Hasan, yang penting hasil mutasi nanti merupakan hasil analisis dan evaluasi jabatan. Justru dari hasil itu, Bupati dan Baperjakat akan mudah menentukan siapa yang layak mengisi jabatan tersebut. Dia juga meminta, nantinya jangan terlalu cepat melakukan pergantian, supaya pejabat dan bawahannya bisa bekerja dan melakukan inovasi.

"Apa susahnya sih memulai dari sekarang. Itupun kalau Kabupaten Cirebon mau maju seperti daerah lainnya. Beri kesempatan pejabat untuk bekerja maksimal. Kalau setahun sudah diganti, bagaimana mereka bisa menjalankan program secara maksimal," jelas Hasan.

Hasan menilai, selama satu tahun melakukan evaluasi, pihaknya melihat hasil LKPJ jarang sekali muncul inovasi brilian dari setiap SKPD. Umumnya, mereka bekerja sesuai dengan dengan apa yang sudah ada. Mereka menyerap anggaran, mengerjakan tapi outputnya kadang tidak jelas. Bapelitbangda sebagai grand desain awal, juga dinilai masih belum maksimal.

"Penjabaran RPJMD dalam sebuah Renstra kadang tidak singkron. Renstra kan harus di breakdown ke Renja dinas. Justru dari proses ini malah ditemukan banyak salah jalur. Maka dari itu, diperlukan kepala SKPD yang mempunyai kapasitas dan kualitas," ujarnya.

Hasan menambahkan, khusus untuk Bapelitbangda, mereka punya peran komunikasi integritas program antara dinas-dinas. Tapi muncul keluhan, ketika ada salah satu SKPD yang ditunjuk sebagai bank data, malah kesulitan meminta data ke setiap SKPD. Disinilah peran komunikasi yang harus dilakukan. Justru dengan terhambatnya komunikasi, maka kinerja antara SKPD juga akan terhambat.

"Komunikasi antar SKPD saja sekarang masih sangat lemah. Padahal banyak ASN di Kabupaten yang berkompeten. Ini adalah tugas Bupati untuk dapat membenahi. Pak Imron harus mampu mengatur ritme strategis koordinasi. Kalau ini bisa dilakukan, pasti akan bisa menempatkan pejabat dan pegawai yang tepat," tukas Hasan (maman suharman)