DPRD Jabar Dorong Potensi Kelautan dan Perikanan Dimaksimalkan

DPRD Jabar Dorong Potensi Kelautan dan Perikanan Dimaksimalkan
net



INILAH, Cianjur - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Anwar Yasin mengakui, potensi kelautan dan perikanan sejauh ini belum dimaksimalkan. Salah satunya kata dia, lantaran minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Sejauh ini kata dia, hanya ada 12 ASN yang berkewajiban mengelola potensi tersebut untuk 17 kabupaten dan kota, khususnya di wilayah Jabar selatan. Hal ini lanjut Anwar, harus segera teratasi guna mendongkrak hasil dari potensi laut tersebut dalam rangka menambah pemasukan bagi daerah.

"Hanya ada 12 ASN yang menangani 17 kabupaten dan kota. Padahal sektor perikanan dan kelautan kita, memiliki potensi besar, terutama di laut selatan ini belum digali lebih banyak, kata Anwar di sela-sela kunjungannya ke UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wilayah Selatan, belum lama ini.


Tidak hanya itu, data valid terhadap jumlah kapal nelayan lokal seharusnya dapat diatasi. Sehingga dapat diberikan solusi, dalam penyelesaian masalahnya. Salah satunya kata dia, dengan melakukan kerjasama kepada nelayan dari luar dalam rangka meningkatkan tangkapan ikan nelayan Jawa Barat.

"Sebenarnya kita dapat manfaatkan orang-orang yang datang dari luar Pangandaran, ke tempat ini dan kita jadikan sebagai mentor. Misalnya ada orang-orang bugis itu bisa dapat ikan-ikan yang besar di sana, perahu kecil saja tangkapan ikanya 70 kiloan. Saya khawatir hasil perikanan dan kelautan ini dinikmati orang-orang luar Jawa Barat,” ucapnya.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti ancaman limbah dari hasil kegiatan pengerukan pasir besi yang diakuinya dapat memengaruhi hasil tangkapan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harus turun tangan dalam mengatasi masalah ini, agar tidak merugikan masyarakat nelayan.

"Jadi  sebaiknya kalau bisa dihentikan ini lebih bagus. Terlebih lagi ada potensi lobster yang terdapat di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kalau tidak diperhatikan masalah limbah ini dapat mengancam ekosistem lobster.  Limbah ini krusialnya bukan hanya berasal dari hasil pengerukan pasir besi, adapun berasal pakan ternak kalau kebanyakan kerambah dan ada juga limbah dari sampah. Ini harus diwaspadai, karena akan merusak lingkungan dan berbahaya bagi masa depan kita,” jelasnya.

Dia berharap, Pemprov dapat memberikan perhatian khusus guna menyikapi persoalan tersebut, demi menjaga kelestarian lingkungan daerah pesisir serta melindungi mata pencaharian masyarakat nelayan. Berikut dengan alokasi anggaran yang memadai, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih maksimal.

"Semestinya mitra Komisi II ini harus dikuatkan untuk mendorong pertumbuhan potensi-potensi mereka. Diperbanyak orangnya, kemudian diperhatikan anggarannya, sehingga mereka bisa mengawasi dengan baik,” tutupnya. (Yuliantono)