PPKM Skala Mikro Jabar Kemungkinan Besar Diperpanjang

PPKM Skala Mikro Jabar Kemungkinan Besar Diperpanjang
istimewa



INILAH, Bandung - Pemprov Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah untuk menyikapi lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran 2021. Terlebih saat ini rata-rata tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 di Jabar mencapai 68 persen.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, sejauh ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah membuat surat edaran  Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jabar. Kendati surat edaran tersebut akan segera berakhir, kemungkinan besar diperpanjang kembali guna mengendalikan penyebaran Covid 19 yang saat ini meningkat.

"Surat edaran soal PPKM skala mikro ini memang akan berakhir. Tapi, saya yakin pasti akan di perpanjang kalau melihat lonjakan kasus Covid 19," ujar Daud, Senin (14/6/2021).


Menurut dia, pemberlakukan PPKM skala mikro ini sebenarnya cukup efektif untuk mencegah penyebaran Covid 19. Hanya saja, tetap yang utama masyarakat harus displin khususnya dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Daud juga menyampaikan, mengenai pengetatan izin pernikahan, datangnya bukan dari Pemprov Jabar melainkan berbagai izin mengenai itu kebijakannya berada di bupati dan wali kota.  Bahkan, bilamana PPKM Mikro, maka yang berwenang memberikan izin adalah  Satgas di tingkat kecamatan.

"Pak Gubernur sendiri cuma bisa memberikan intruksi ke daerah kalau penyebarannya tinggi, kegiatan seperti pernikahan sebaiknya diperketat. Tapi yang jelas PPKM mikro masih diberlakukan jadi semua harus displin lagi. Surat edaran PPKM  masih berlaku," paparnya.

Selain memberlakukan PPKM, Daud menyampaikan, upaya lain yang dilakukan Jabar untuk mengendalikan penyebaran Covid 19, adalah dengan mengumpulkan Rumah Sakit se-Jabar yang menangani Covid 19.

"Sekda sudah mengumpulkan sekitar  324 RS se-Jabar sejak awal kasus Covid 19 memuncak. Ini dilakukan sebagai antisipasi kesiapan kalau ada lonjakan," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini muncul varian virus yang baru dari Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi virus baru ini, Jabar sendiri tak ada treatment khusus. Karena, ada virus varian baru atau tidak, kunci antisipasi penyebarannya hanya satu. Yakni, dengan 5M dan 3T. 

"Kuncinya dari mulai level desa perketat Prokes. Kalau ada yang berkerumun, ingatkan," katanya.
Disinggung mengenai PSBB provinsi maupun kabupaten kota, Daud mengaku, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan kajian. Sehingga, berdasarkan pembahasan tersebut belum ada keputusan.

"Kalau PSBB skala provinsi maupun kabupaten kota, Pak Gubernur masih membahas belum ada keputusan," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa Pemprov Jabar sudah menyiapkan antisipasi manakala peningkatan kasus Covid-19 terus terjadi. Selain menambah kapasitas rumah sakit untuk pasien Covid-19, pusat-pusat isolasi nonrumah sakit bagi pasien tanpa gejala akan ditambah. 

"Pemerintah sudah menyiapkan antisipasi. Pertama menaikkan rasio bed untuk Covid-19 menjadi lebih tinggi. Dari rata-rata 20-an persen, ke arah 30-40 persen. Kedua, isolasi-isolasi nonrumah sakit kita siapkan," ujar Ridwan Kamil.

Untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19, aturan pengetatan aktivitas masyarakat  pun akan disiapkan, khususnya wilayah Bandung Raya. 

"Termasuk pengetatan-pengetatan yang memang akan jadi pola. Jadi jangan kaget, kalau kasus naik, maka akan diperketat. Mudah-mudahan bisa turun seperti sebelum Lebaran,” katanya. (Rianto Nurdiansyah)