Warga yang Sehat dan Mampu Mending Setop Pembuatan BPJS

Warga yang Sehat dan Mampu Mending Setop Pembuatan BPJS
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon meminta supaya warga di Kabupaten Cirebon yang merasa sehat dan hidup mampu supaya tidak membuat BPJS kesehatan. 

Hal itu karena kuota BPJS Kesehatan untuk warga Kabupaten Cirebon semakin menipis. Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina, Selasa (22/6/2021).

Siska menjelaskan, saat ini kuota BPJS yang diberikan maksimal 340 ribu jiwa. Sejauh ini terisi sekitar 338 ribu jiwa. Artinya, hanya ada slot dua ribuan jiwa saja untuk warga di Kabupaten Cirebon. Untuk itu, Siska meminta kesadaran masyarakat yang merasa sehat dan hidup mampu, untuk memberikan sisa slot tersebut untuk warga yang benar-benar membutuhkan.


"Kalau yang saat ini badannya sehat dan hidupnya mampu, mendingan setop deh bikin BPJS. Biarkan sisa slotnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi prioritaskan untuk lansia atau mereka yang punya penyakit bawaan," ungkap Siska.

Kalaupun pihaknya mau menambah kuota, otomatis nanti akan menjadi temuan BPK. Sementara SK Bupati hanya menyebutkan angka sekitar 340 ribu jiwa. Untuk itu, pihaknya ngotot ke Kemensos untuk mempertanyakan masalah tersebut. Ironisnya, saat pulang dari Kemensos dan langsung audensi dengan Bupati, sama sekali tidak ada perwakilan Bapelitbangda.

"Waktu rapat di pendopo bupati, saya kecewa tidak ada perwakilan Bapelitbangda sama sekali. Harusnya, perwakilan Bapelitbangda hadir, kan mereka yang punya perencanaannya," jelas Siska.

Sedangkan saat di Kemensos lanjutnya, komisi IV sebetulnya ingin mempertanyakan Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan, bantuan pemerintah pusat. Kabupaten Cirebon, saat itu sudah didrop di 93 persen. Sementara untuk bisa di 96 persen, butuh data penambahan penerima BPJS sebanyak 31 ribuan jiwa lagi. Namun hal itu sulit terealisasi karena terbentur masalah anggaran.

"Yang kemarin saja anggarannya sekitar Rp150 miliar. Makanya kalau ada penambahan lagi, anggaran kita tidak cukup. Kita ini berharap sisanya ditarik ke ABPN," terang Siska.

Siska menambahkan, sayangnya Kemensos beralasan akan menyetujui semua perubahan data, secara serentak. Artinya, kalaupun dari Kabupaten Cirebon sudah beres, mau tidak mau harus menunggu juga data se indonesia yang saat ini masih banyak yang belum valid. Imbasnya, untuk BPJS UHC, warga yang masuk rumah sakit dan belum mempunyai BPJS, mau tidak mau harus menunggu selama 14 hari.

"Kalau kemarin kan BPJS UHC itu masuk dulu rumah sakit, baru besoknya bisa dibuatkan BPJS. Sekarang ya kita menunggu lagi sampai data seIndonesia selesai. Kasian masyarakat yang tidak mampu jadinya," tukas Siska. (Maman Suharman)