Kelola Bjb, Pemprov Harus Lebih Libatkan Kabupaten/Kota

Kelola Bjb, Pemprov Harus Lebih Libatkan Kabupaten/Kota
INILAH, Bandung-Pakar ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, soroti ketimpangan Pemprov Jabar dalam pengelolaan Bank bjb. Idealnya, kata dia, pemprov lebih merangkul pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan Bank BUMD tersebut.
 
Dia sampaikan, pemerintah kabupaten/kota pun memiliki saham di BUMD tersebut sehingga berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, jika digabung, besaran kepemilikan sahamnya jauh lebih besar dibanding yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 
"Pemprov Jabar kan punya sahamnya sekitar 38%. Artinya yang 62% itu punya kabupaten/kota dan Pemprov Banten," kata Acuviarta di Bandung, Kamis (14/3).
 
Lantaran bukan sebagai pemegang saham mayoritas, dia sampaikan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat dominan dalam menetapkan kebijakan. Artinya, masukan dari pemilik saham lainnya pun harus diwadahi untuk memutuskan langkah-langkah strategis.
 
"Pemprov tidak serba semuanya tahu. Gubernur harus mendengarkan kabupaten/kota sebagai pemegang saham lain," katanya.
 
Salah satunya, lanjut Acuviarta, terkait seleksi calon direksi yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Harusnya melibatkan komponen lain, ada proses mendengarkan masukan, pendapat dari pemegang saham lain. "Kepemilikan saham pemprov memang paling besar (38%), tapi bukan mayoritas," katany.
 
Bukti kurang dilibatkannya pemilik saham yang lain terlihat dari minimnya pengetahuan pemerintah daerah tentang pola bisnis Bank bjb. Karena itu, komunikasi para pemegang saham pun menjadi bagian penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. 
 
"Ini jadi persoalan ke depannya. Karena harusnya mengakomodasi pertimbangan yang ingin diakomodasi dari pemegang saham lain," katanya.
 
Menurut dia, akan lebih baik andaikata aspirasi kabupaten/kota selaku pemilik saham lainnya didengarkan juga dalam proses seleksi direksi . Mengingat, kondisi pembangunan di setiap daerah akan berbeda satu sama lainnya.
 
 "Bagaimana dukungan calon direksi itu terhadap pembangunan di kabupaten/kota. Karena ada perbedaan karakteristik di setiap kabupaten/kota," katanya.
 
Menurut dia, kebijakan Bank BJB harus selaras dengan kondisi perbankan di masing-masing kabupaten/kota.  Kata dia, ada hal-hal yang perlu dicermati oleh para calon direksi. Bagaimana pemahamannya tentang sektor keuangan dan perbankan di masing-masing wilayah termasuk strateginya.
 
Acuviarta menilai eksistensi Bank BJB ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten sebagai pasar. Selain itu, menurutnya pemerintah kabupaten/kota pun dibolehkan menempatkan dananya di bank umum selain bank pembangunan daerah setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006.
 
Acuviarta pun menilai, besaran saham Bank bjb yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Dalam pasal 24, kepemilikan saham pemilik BUMD seharusnya minimal 51%.
 
"Dalam pasal 24 PP 54/2017 Tentang BUMD, disebutkan pengurangan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51%. Tapi sekarang kan Pemprov Jabar hanya punya saham 38%," katanya