Duh, Disperindag Jabar Masih Temukan Pelaku Usaha Langgar Aturan

Duh, Disperindag Jabar Masih Temukan Pelaku Usaha Langgar Aturan
Disperindag Jabar masih menemukan pelaku usaha yang melanggar aturan di tahun 2018
INILAH, Bandung-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat masih menemukan pelaku usaha yang melanggar aturan di tahun 2018. 
 
Disperindag Jabar, juga mendapati masih ada pelaku usaha yang belum mengantongi persyaratan legal.
 
Kepala Disperindag Jabar  M. Arifin Soedjayana menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan barang dan jasa yang beredar, sampai saat ini pun masih ditemukan produk SNI yang tidak sesuai aturan berlaku. Produk tersebut tersebar di pasar tradisional dan modern, maupun toko-toko.
 
"Selain itu juga masih ada produk elektronik dan telematika yang belum memenuhi aturan terkait manual kartu garansi," ujar Arifin.
 
Dia sampaikan, sejauh ini pihaknya fokus melakukan pemantauan untuk aspek perizinan bidang perdagangan, bidang distribusi barang dan jasa. 
 
Hal itu meliputi, minuman beralkohol dan berbahaya, pendaftaran produk barang dalam negeri dan impor, pemberlakuan SNI, broker property, perusahaan MLM, pendaftaran gudang serta peyimpanan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
 
Terkait temuan hasil pengawasan tersebut, maka perlunya peningkatan pemahaman UU perdagangan dan peraturan teknis sektor perdagangan kepada pelaku usaha. Yaitu melalui sosialisasi, pelatihan teknis dan advokasi oleh pemerintah.
 
Karena itu, pada kegiatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 pihaknya mengusung tema  "Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya" di Gedung Sate, Kota Bandung, pada 19-20 Maret ini. Pada acara tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan mulai tes darah, talkshow, Pameran Produk Dalam Negeri, penyerahan penghargaan Provinsi terbaik  untuk peduli konsumen dan  penyematan rompi Tukang Ukur Takar Timbang (Kang Ujang).
 
Dengan begitu, sekaligus memastikan bahwa Pemprov Jabar akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tertib niaga serta barang dan jasa beredar. Pemprov Jabar juga akan mengoptimalkan upaya pemberdayaan konsumen.
 
"Sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya perlindungan konsumen sesuai perkembangan zaman, termasuk perlindungan bagi konsumen online," katanya.
 
Tak hanya itu, jelang Harkonas 2019, Disperindag Jabar pun menghadirkan Klinik Pengaduan Konsumen mulai 16-19 Maret 2019.  Untuk Kota Bandung diantaranya ada di Transmart Trans Studio Bandung (TSM), Transmart Buah Batu, Transmart Cimahi, Transmart Cipadung, Transmart Cimahi, Carefour
Kiaracondong,  Carefour PVJ,  Griya Grand Cinunuk, Griya Sumber Sari, Yogya Kepatihan dan Giant Suci.
 
"Gubernur meminta agar program ini tidak hanya digelar terkait Harkonas, tapi diefektifkan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan konsumen yang optimal. Lebih jauh juga untuk membangun konsumen cerdas sesuai perkembangan zaman," tuturnya
 
Lebih lanjut, dia sampaikan Provinsi Jabar telah 10 kali mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik untuk Peduli Konsumen, terakhir pada  pada  2018. Penghargaan ini diberikan pemerintah pusat sebagai apresiasi atas hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi dalam melayani serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen.
 
Untuk itu, dalam rangka memperingati Hakonas 2019,  pemerintah pusat kembali akan menyerahkan penghargaan kepada provinsi terbaik di bidang Peduli Konsumen pada 20 Maret ini di Gedung Sate oleh Presiden Joko Widodo.
 
Menurutnya, penghargaan sebagai provinsi terbaik peduli konsumen tidak lepas dari upaya pemprov Jabara dalam pemberdayaan konsumen. 
Untuk tahun 2018, Pemprov Jawa Barat  mengalokasikan Rp 7 miliar dana hibah untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  dan pada tahun 2019 alokasi Rp 7,25 miliar  atau naik Rp 250 juta dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2018, dana hibah diserap BPSK di 15 dari 17 kabupaten/kota yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar.
 
"Dari pagi yang disediakan sepanjang 2018, ada dua daerah yang dana hibah BPSK-nya tidak terserap yakni Kabupaten Garut dan Karawang," katanya. 
Kedua daerah tersebut, menurut dia, tidak terealisasinya dana hibah tersebut, karena kedua daerah itu belum bisa melengkapi syarat administrasi yang diharuskan dalam ketentuan dana hibah. 
 
"Pengucuran dana hibah tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional BPSK, yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa konsumen," ujar Arifin.
 
Sepanjang 2018  terdapat 477 pengaduan konsumen di BPSK wilayah Jabar. Dari jumlah pengaduan tersebut, terselesaikan 369 kasus, yang didominasi pengaduan leasing, sebanyak 277 kasus.