BPTJ Minta Kantong Parkir dan Tambahan Petugas

BPTJ Minta Kantong Parkir dan Tambahan Petugas
BPJT meminta Pemkab Bogor dan Pemkab Tangerang membantu penyediaan kantung parkir
INILAH, Bogor - Untuk membantu kelancaran operasional angkutan tambang, Badan Pengelola Trans Jabodetabek (BPJT) pun meminta Pemkab Bogor dan Pemkab Tangerang membantu penyediaan kantung parkir.
 
Hal itu dikatakan Kepala BPTJ Bambang Prihartono akhir pekan lalu saat melakukan rapat pembahasan pengaturan operasional angkutan barang tambang di Wilayah Kabupaten Bogor- Kabupaten Tangerang.
 
“Kemarin saya mememinta kedua pemerintah daerah untuk menyediakan kantung parkir angkutan tambang di wilayahnya masing-masing. Hal ini sesuai hasil evaluasi kami dalam pelaksanaan uji coba jam operasional kendaraan atau truk tambang selama lebih dari sebulan,” kata Bambang kepada wartawan, Minggu (17/3).
 
Dia juga meminta keberadaan petugas, baik kepolisian maupun Dinas Perhubungan di lapangan jumlahnya ditingkatkan agar kedisiplinan supir truk tambang lebih terkontrol.
 
“Biasanya kalau tidak ada petugas, para supir truk tambang ini tidak tertib, bahkan melanggar aturan lalu lintas atau jam operasional angkutan tambang. Karena itu, kami pun meminta jumlah anggota kepolisian dan Dishub diperkuat atau ditingkatkan,” pintanya.
 
Bambang menjelaskan untuk jam operasional  truk tambang jajaranya bersama Pemkab Bogor dan Pemkab Tangerang masih menetapkan kebijakan yang sebelumnya.
 
“Jam operasional truk tambang kita melanjutkan kebijakan yang lama yaitu di wilayah Kabupaten Tangerang sejak pukul 22.00 hingga pukul 05.00 WIB, sedangkan di Kabupaten Bogor penerapannya mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 04.00 WIB,” jelas Bambang.
 
Kepala Dishub Kabupaten Bogor Supriyanto menuturkan permintaan BPTJ tentang penyediaan kantung parkir truk tambang dan tambahan personil kepolisian terutama Dishub belum bisa diberikan.
 
“Kalau penyediaan kantong parkir kita belum sepakat dan harus kami kordinasikan terlebih dahulu dengan pengusaha transporter serta pengusaha tambang. Sedangkan permintaan tambahan personil Dishub itu tidak bisa kita lakukan karena selain jumlah petugas yang terbatas, kami pun juga harus mengatur titik kemacetan lalu lintas di titik lainnya,” tutur Supriyanto.
 
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan berharap persoalan jam operasional kendaraan atau truk tambang bisa segera diselesaikan oleh kedua pemerintah daerah dan BPTJ, agar masyarakat tidak terus dirugikan.
 
“Polusi udara dan kemacetan menjadi masalah sosial di wilayah Rumpin, Gunung Sindur, Parungpanjang dan Cigudeg. Kami harap solusi yang dikeluarkan oleh BPTJ itu konkret dan tidak bertele-tele,” harap Iwan.