LPPOM MUI: Produk UMKM Minim Kantongi Sertifikat Halal

LPPOM MUI: Produk UMKM Minim Kantongi Sertifikat Halal
INILAH, Bandung - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan, sejauh ini produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif minim yang mengantongi sertifikat halal.
 
“Kalau untuk produk UMKM yang jumlahnya mencapai enam juta itu yang tersertifikasi halal tidak lebih dari 10%. Beda halnya dengan produk industri menengah-besar. Capainnya bisa 30-40% yang teregistrasi,” kata Direktur LPPOM-MUI Lukmanul Hakim di Bandung, belum lama ini.
 
Menurutnya, kendala masih rendahnya produk UMKM bersertifikat halal itu karena untuk proses sertifikasi itu masih bersifat sukarela. Artinya, LPPOM MUI hanya menunggu kebutuhan dari para pelaku bisnis.
 
Padahal, untuk mengendalikan pasar di era perdagangan bebas itu sertifikat halal merupakan benteng terakhir dari gempuran produk luar negeri. Secara kualitas dan manajeman International Organization for Standardization (ISO), produk asing kemungkinan relatif lebih maju. Namun, sertifikat halal itu diakuinya belum tentu dimiliki produk asing.
 
“Selain karena sifatnya sukarela, minimnya produk UMKM yang tersertifikasi halal itu karena adanya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan sertifikasi halal produk UMKM itu negara. Tapi, sampai sekarang Presiden (Joko Widodo) belum menandatangai PP-nya karena ada konsekuensi tanggungan biaya,” tuturnya.
 
Terkait tingginya biaya yang harus ditanggung negara, dia mencontohkan untuk ongkos satu UMKM saja bisa mencapai Rp1 juta. Artinya, kata dia, dengan total enam juta UMKM itu negara harus menanggung biaya hingga Rp6 triliun.
 
“Kendala lain, masih besarnya para pelaku UMKM yang menganggap produknya yang tidak bersertifkat halal saja laku, ngapain ikut sertifikasi halal. Belum lagi perilaku konsumen kita yang cenderung permisif,” ucapnya.
 
Untuk itu, Lukmanul menilai upaya yang harus gencar dilakukan yakni edukasi dan sosialisasi. Tak hanya kepada produsen, hal itu pun harus dilakukan kepada konsumen sebagai pengguna.
 
Meski demikian, dia menyebutkan tren yang terjadi dengan sertifikasi halal saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dia menambahkan, produk makanan masih mendominasi untuk sertifikasi halal tersebut.
 
Lebih jauh dia menyebutkan, sertifikat halal itu tak melulu hanya untuk produk makanan. Seperti yang dilakukan PT Rajawali Hiyoto sebagai produsen cat Maritex beberapa waktu lalu. Lukmanul menyebutkan, sertifikat halal untuk cat itu merupakan perdana yang dimiliki produsen lokal.
 
“Dengan sertifikat halal iut, menjadi jaminan dari PT Rajawali Hiyoto yang ingin melindungi konsumen muslim di Indonesia,” ujarnya.