Pemprov Tak Tegas, Jalur Tambang Kusut

Pemprov Tak Tegas, Jalur Tambang Kusut
Persoalan jalur tambang di Kecamatan Parungpanjang, Gunung Sindur dan Rumpin tak kunjung usai
INILAH, Cibinong – Permasalahan transportasi truk tambang yang terjadi di Kecamatan Parungpanjang, Gunung Sindur dan Rumpin beberapa waktu terakhir dianggap karena kurang tegasnya para pemimpin.
 
Ridwan Syamsudin mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor menuturkan  sejak berlakunya Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada tahun 2017 lalu telah membuat  'kekacauan'. Walaupun lokasi usaha tambang ada di Kabupaten Bogor, kewenangannya berada di Pemprov Jawa Barat.
 
“Kisruh atau permasalahan transportasi  truk tambang ini karena maraknya usaha tambang ilegal hingga jumlah truknya yang mencapai 3.000 unit membuat kemacetan dan kerusakan jalan. Harusnya Pemprov Jawa Barat menertibkan usaha tambang agar setengah permasalahan kendaraan truk tambang teratasi,” tutur Ridwan kepada wartawan di Cibinong, Kamis (28/3).
 
Pria yang 30 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN) ini pun mengimbau agar kepolisian turut menbantu Pemprov Jawa Barat dalam menertibkan usaha tambang ilegal tersebut.
 
“Usaha tambang ilegal ini bisa dijerat oleh kepolisian dengan pencurian karena apa bedanya mereka dengan maling ayam ataupun dijerat karena melakukan pencemaran lingkungan sesuai UU 32 tahun 2009 pasal 1 angka 14 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang amcaman hukumanya penjara 3 tahun atau denda Rp 3 miliar,” sambungnya.
 
Ridwan mencontohkan baik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maupun  Polda Jawa Barat bisa meniru penertiban gurandil pada September tahun 2015 lalu yang berhasil menertibkan penambangan emas ilegal di Gunung Pongkor, Nanggung.
 
“Dulu dengan bantuan Polisi dan TNI kita bisa menertibkan gurandil atau penambangan emas tanpa izin (PETI) di Gunung Pongkor, Nanggung, kenapa sekarang tidak bisa? Perlu political will untuk membenahi permasalahan ini,” papar Ridwan.
 
Pria yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Nasdem ini melanjutkan agar pemerintah pusat mencabut kewenangan pemerintah provinsi dalam kewenangan pengelolaan usaha tambang dan kembali ke Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian.
 
“Saya rasa UU nomor 23 tahun 2014 ini masih bisa direvisi dan kita kembali menggunakan PP nomor 27 tahun 1980 karena sebenarnya Dinas ESDM Kabupaten Bogor itu sudah bekerja dengan baik, namun karena Dinas ESDM di luar Pulau Jawa bermasalah akhirnya kita pun kena imbasnya yaitu dibubarkan,” lanjutnya 
 
Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan jajaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi usaha tambang yang legal maupun ilegal.
 
“Kepala Dinas ESDM yang baru sudah saya minta untuk mengevaluasi tambang yang legal maupun ilegal, evaluasi ini tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di 26 kabupaten atau kota lainnya di Provinzmsu Jawa Barat,” jelas Uu.
 
Terkait rencana pembebasan dan pembangunan jalan khusus tambang yang membentang di Parungpanjang, Gunung Sindur, Rumpin hingga Kabupaten Tanggerang, penggemar raja dangdut Rhoma Irama ini mengaku proses feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) masih berlangsung.
 
“Kita tunggu aja FS, DED jalan khusus tambang dan kesiapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat,” tukasnya.

Loading...