Sekolah Harus Paham Penyusunan Laporan BOS

Sekolah Harus Paham Penyusunan Laporan BOS
INILAH, Bogor – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin berharap kepala sekolah tingkat TK hingga SMP negeri se-Kota Bogor memahami keuangan dan penyusunan laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Disdik Kota Bogor, setelah diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek).
 
“Sebanyak 211 Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri SeKota Bogor telah mengikuti Bimtek tentang keuangan dan penyusunan laporan BOS serta APBD Disdik Kota Bogor. Saya juga turut hadir didampingi Kepala Bidang SD Maman Suherman dan Kepala Seksi Rencana dan Pelaporan Jajang Koswara,” ungkap pria yang akrab disapa Fahmi di Bogor, Minggu (31/3).
 
Fahmi menegaskan, BOS merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Para kepala sekolah diharapkan memiliki pemahaman terkait teknis dan mekanisme BOS melalui petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Bogor.
 
“Pada Jumat kemarin, kami sengaja mengundang para kepala sekolah dan tidak boleh diwakilkan.Dengan harapan mereka paham tentang BOS tingkat kota yang diluncurkan. Sehingga dalam penerapannya di sekolah tidak terjadi kesalahan atau permasalahan yang tidak diinginkan," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Seksi Rencana dan Pelaporan pada Disdik Kota Bogor, Jajang Koswara menambahkan, ke depan bendahara sekolah yang diberi tugas membantu pengelolaan dana BOS akan dikumpulkan untuk mengikuti Bimtek serupa. Tujuannya antara kepala sekolah dan bendahara memiliki pemahaman yang sama.
 
“Jadi tidak ada perbedaan persepsi. Satu arahan dan satu pemahaman, sehingga apa yang ingin diharapkan dapat tercapai,” terangnya.
Jajang juga mengatakan, pada tahun sebelumnya Bimtek diikuti bendahara dan operator, kepala sekolah hanya sebatas sosialisasi di sekolah. Tahun 2019 kepala sekolah dilibatkan langsung dalam bimtek agar memiliki pemahaman secara utuh tentang BOS Kota. 
 
“Dana BOS Kota Bogor sejak Februari 2019 sudah cair, sedangkan untuk dana BOS pusat direncanakan cair pada akhir Maret 2019, antara minggu ketiga atau keempat. Secara umum tidak ada persoalan yang signifikan. Hanya terkendala pemahaman untuk membedakan mana yang diharuskan dan yang tidak,” pungkasnya.